2018: Memprediksi Persoalan Hukum di Indonesia

Selama tahun 2017, banyak kejadian yang menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya adalah masalah korupsi, politik yang mengingkari hukum, menyempitnya ruang publik di media sosial, dan sebagainya.

Masalah-masalah lain adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus penistaan agama menjadi hangat. Bukan karena objeknya, tetapi subjek. Ini menjadi marak karena politik membumbui kasus tersebut.

Selain itu, penegak hukum terkesan lamban untuk urusan penuntasan kasus korupsi. Misalnya, bagaimana mereka membantu KPK dalam hal penuntasan kasus kriminalisasi Novel Baswedan, penyidik KPK. Belum lagi, masalah korupsi E-KTP yang menyeret Ketua DPR, Setya Novanto. Bahkan Ketua MK, Akil Mochtar terpaksa berbaju orange khas KPK.

Lalu, bagaimana kondisi hukum tahun 2018? Pertanyaan ini bisa menjadi pemancing diskusi dimanapun dan kapapun. Tergantung kita memaknai tahun 2018 dengan pijakan kisah tahun 2017.

Pertama, kita mulai dari kasus extra ordinary crime yaitu korupsi. Sepanjang pengetahuan penulis, setiap tersangka yang masuk ke pengadilan tindak pidana korupsi berujung penjara. Jadi, sulit membayangkan Setya Novanto mampu membebaskan diri dari pengalaman putusan hakim tipikor.

Dengan masuknya Setya Novanto ke kursi pesakitan. Peluang bertambahnya tersangka mega korupsi KTP elektronik bisa bertambah. Tergantung, apakah Setya Novanto mau bekerja sama dengan dengan KPK. Terlebih, banyak politisi yang dikabarkan menerima precikan dana korupsi KTP Elektronik.

Ngomong-ngomong KPK, tahun depan akan meluaskan kerja pemantauan uang negara. Kenapa? Karena KPK menyetujui dana bantuan keuangan partai politik. Besarannya Rp 1000 per suara. Dengan masuknya uang negara ke kas partai politik. Maka, KPK bisa menelisik ke dalam rumah politik. Bahkan bisa saja KPK mulai mengawasi pergerakan keuangan partai beserta permainan politik elit partai.

Kedua, masalah hukum yang berbau politik. Hal ini terkait kasus penistaan agama dan/atau kasus kebebasan berpendapat di media sosial. Dua kasus ini semakin marak sepanjang tahun 2017. Dalam catatan SETARA Institute, pertumbuhan kasus yang bersangkut paut isu agama dan kebebasan berekspresi terus meningkat.

Selain itu, mengingat pilkada 2018 menjadi meriah akibat Pilgub DKI 2017. Tidak menutup kemungkinan kasus penghinaan, penistaan, dan kasus selingkup administrasi hukum menjadi meriah. Misalnya permasalahan surat keputusan dan atau persoalan pidana pemilu.

Di dalam pilkada, kita juga tidak bisa menutup mata akan munculnya pertikaian atau perkelahian antar pendukung. Jamak kita ketahui bahwa masalah tindak pidana ringan bisa terjadi akibat masalah beda pilihan.

Akan tetapi, pesimistis terhadap penegakan hukum, tentu saja bukan pilihan terbaik. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi setiap masalah yang bakalan muncul di tahun 2018. Sosialisasi hukum agar membudaya sudah masuk dalam kebutuhan wajib.

Banyak masalah hukum yang tidak terekspos oleh media nasional. Sebagai contoh persoalan penindasan petani oleh pemilik modal. Perkelahian atas tuduhan, seperti pengeroyokan dan pembakaran terduga pencurian amplifier musala, serta masalah persekusi terhadap seseorang akibat hak asasinya dilanggar.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut dan mengantisipasi perluasan debat di media sosial. Maka sosialisasi oleh pemerintah harus berjalan. Selain itu, pihak perguruan tinggi sebaiknya membuat sistem pemagangan atau advokasi terhadap suatu kasus. Hal ini bisa dijadikan syarat sebelum mahasiswa hukum meyelesaikan studi.

Semoga korupsi terbongkar habis, narkoba menjauh, persekusi hilang, kebebasan berekspresi tidak ditekan dan hidup lebih tertib juga aman.

Andrian Habibi

Andrian Habibi

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta. Email: andrianhabibi@gmail.com.