Ancaman Keruntuhan Demokrasi

Pilkada dan korupsi memiliki keterkaitan yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, pemilihan kepala daerah (pilkada) praksis demokrasi yang tidak bisa dipungkiri. Sejauh ini, pilkada masih dianggap sebagai produksi pimpinan kepala daerah yang diyakini pilihan terbaik. Pilkada memposisikan rakyat sebagai penentu yang dipercayai mampu membawa perubahan dan perbaikan pengelolaan politik di daerah.

Namun hal ini tampak paradoks melihat produk dari pilkada tidak sedikit terbelit korupsi. Kepala daerah, baik gubernur, wali kota, ataupun bupati banyak dijebloskan KPK ke dalam penjara. Hingga September 2017, KPK menangkap 5 Kepala Daerah. Pada 2016, ada 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan, ada 78 kepala derah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya, 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya. Belum lagi belakangan KPK menangkap sejumlah kandidat peserta Pilkada 2018.

Korupsi dan pilkada semakin sulit untuk diuraikan. Banyak kalangan yang meyakini bahwa perilaku koruptif para kepala daerah disebabkan masyarakat yang suka menerima money politic saat pilkada berlangsung. Pendapat lain mengasumsikan bahwa kecenderungan korupsi didorong faktor biaya politik, seperti dana kampanye, mahar politik dan biaya atribut lain yang harus ditanggung oleh kontestan pilkada.

Siapa yang mesti disalahkan, rakyat atau sistemnya? Penting untuk diingat bahwa faktor korupsi bukan semata dorongan kalkulasi ekonomi. Sekalipun berpengaruh, faktor cost politic yang besar, menurut hemat saya hanya simpul kecil permasalahan. Lebih dari itu, di dalamnya berkelindan dan bertautan dengan aspek-aspek lain seperti penegakan hukum, transparansi birokrasi daerah dan moralitas kepala daerah.

Di era masifnya kepala daerah yang terjerat korupsi, pilkada terasa kurang menggairahkan dan menarik minat masyarakat. Hal ini mudah ditandai dengan mudah lewat pilihan golongan putih (golput). Perilaku korupsi serta minimnya kreativitas dan kebaruan yang ditawarkan secara personal maupun kolektif pelaku politik, berimplikasi pada kuatnya dorongan golput

Pilkada hanya menarik bagi partai-partai politik. Bagi tataran elit politik atas, pilkada tetap penting sebagai pemetaan ataupun konsolidasi kekuataan politik di daerah. Terlebih untuk menyongsong pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Ini pun hanya berlaku di daerah-daerah yang menyimpan kantong potensi pemilih terbesar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa daerah lainnya.

Dalam hal ini, para partai politik mengabaikan apakah pemilih antusias atau tidak. Sebab, dipilih 10%-30% dari total pemilih pun, pemenang pilkada tetap ada dan pemenang itulah yang harus direbut. Maka tidak salah ketika para elit politik dan partai tidak menunjukkan itikad perbaikan mendasar untuk memulihkan dan meyakinkan simpati masyarakat sekalipun potensi golput kian membesar.

Akhirnya korupsi yang kini marak terjadi di tingkat daerah akan mengancam demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sejak dulu diidamkan perlahan terkubur dari perhatian masyarakat seiring masifnya korupsi. Perbandingan lurus yang ditunjukkan realitas korupsi dan  demokrasi tingkat daerah akan melahirkan pesimisme terhadap manifestasi suara itu sendiri.

Apatisme dan pragmatisme dalam politik, adalah dua manifestasi politik yang mulai mengemuka dalam tataran politik lokal rakyat. Bagi kalangan apatis akan berujung pada pilihan kosong alias golongan putih, sedangkan sikap pragmatis cenderung untuk menerima vote buying dalam pilkada. Namun, keduanya tetap sama-sama berimplikasi pada keruntuhan dan kematian elan vital dari demokrasi itu sendiri.

Toba Sastrawan Manik

Toba Sastrawan Manik

Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Awardee LPDP Kemenetrian Keuangan Republik Indonesia. Email: tobasastrawanmanik@gmail.com.