Demokrasi Gotong Royong

Demokrasi adalah kerja bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, partisipasi yang diberikan oleh warga negara, menjadi dasar terwujudnya kehendak tersebut. John L. Esposito menggambarkan partisipasi sebagai ruang mengontrol kebijakan negara. Itu artinya, setelah pemilihan langsung selesai dilakukan, tak kemudian menggugurkan kewajiban konstitusional kita sebagai warga negara, untuk terlibat secara aktif dalam penataan ruang kebangsaan. Demokrasi memungkin ruang bersama terus hadir, tanpa celah untuk kemudian digulingkan oleh kehendak rezim yang tertutup terhadap kritik dan saran, yang dibangun oleh rakyat dari bawah.

Adalah salah menganggap demokrasi hanya sebatas parade pesta pemilu yang digarap setiap lima tahun sekali. Hak-hak politik warga negara tak sebatas mencoblos untuk menghadirkan kepemimpinan baru, baik pada konteks eksekutif ataupun legislatif. Lebih subtansial dari itu, adalah partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Ruang bernegara yang dikosongkan dari partisipasi rakyat cenderung liar. Seperti pandangan Lord Acton yang sangat terkenal, kekuasaan itu cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut akan cenderung korupsi absolut pula. Orang kalau sudah berada pada pucuk kekuasaan cenderung lupa diri, hingga pada batas-batas tertntu bertindak liar, dengan mengabaikan tugas konstitusional yang digariskan oleh negara.

Betatapun baiknya kebijakan dan hasil kerja pemerintah, ruang kritis harus terus dipupuk guna mengantisipasi keliaran pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Meminjam istilah Hegel, kritik dari rakyat sesungguhnya dapat disebut ruang dialektika antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat, diharuskan menghadirkan kepedulian terhadap nasib dan hak hidup warga negara. Karenanya, ada kesetaraan antara rakyat dengan pemerintah. Tak boleh beranggapan, karena berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara kepada pemerintah, kemudian diri mereka merasa menjadi kelas atas, sebagaimana umumnya pandangan rakyat di akar rumput tentang pemerintah sebagai penggawa, yang kerap disepadankan dengan abdi kerajaan.

Kita tak hidup dalam ruang tata negara masa lalu seperti pada masa kerajaan dahulu. Pemerintah bukan raja yang memiliki legitimasi penuh bertindak sekehendak pikiran dan nuraninya. Pemerintah dikontrol oleh rakyat, sebab mandat yang diberikan adalah mandat demokrasi, bukan hasil warisan dari tetua sebagaimana raja-raja dalam kisah kerajaan di Nusantara. Mandat rakyat adalah amanah orang banyak yang menitipkan kepercayaan di pundaknya. Karenanya, elite pemerintah harus menyadari dengan baik posisi strategis yang dimiliki oleh dirinya, sebagai amanah dan kesempatan yang diberikan rakyat untuk mengabadi kepada bangsa dan negara. Tak banyak orang yang diberikan kepercayaan seperti mereka yang sekarang berada pada posisi strategis di pemerintahan. Menjalankan tugas dengan baik, adalah cara bersyukur paling mendasar atas kepercayaan tersebut. 

Kerja Bersama

Demokrasi sebagai kerja bersama, dalam bahasa Bung Karno disebut sebagai gotong royong. Lema ini belakangan kian pudar dalam perbincangan publik kita, karena keliaran kewargaan kita, yang kebih suka bercekcok karena perbedaan, utamanya pilihan politik yang berbeda akibat bias Pilpres 2014 lalu. Kalau kita mencermati polarisasi dukungan dan penolakan terhadap figur yang dimenangkan, jauh berbeda dengan hasil pesta demokrasi tahun 2004 dan 2009. Belakangan, kita mudah gaduh berselisih paham karena sosok Jokowi dan Prabowo. Seolah tak ada alternatif lain bagi kepemimpinan Indonesia di masa depan. Demokrasi yang dikerjakan dengan semangat gotong royong, mestinya memungkinkan alternatif sebanyak-banyaknya figur-figur unggulan, yang bisa menawarkan perubahan mendasar bagi Indonesia masa depan.

Lebih dari sekadar mencoblos dan memantau jalannya pemerintahan, kerja demokrasi kita adalah menyiapkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang dapat membawa perubahan kerja lebih bagus bagi Indonesia. Demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi perjuangan. Bung Karno ketika menyampaikan pidato tentang dasar negara pada 1 Juni 1945 pada akhir penyampaiannya, berulang-ulang menegaskan tentang perjuangan. Kita boleh mengandaikan demokrasi sebagai jalan terbaik bagi bangsa Indonesia. Tapi ia hanya sebatas bertengger pada tataran idea, selama tak ada kerja nyata bagi upaya pengejawantahannya.

Seperti bahasa Bung Karno, “Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara Indonesia Merdeka itu perjoangan kita telah berakhir”. Sama, kehadiran demokrasi tak membuat kita selesai melakukan perjuangan. Kalau demokrasi tak dijaga dengan baik, pada batas-batas tertentu justru bakal menjadi kutukan. Demokrasi berubah menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Kerja tirani mayoritas bakal terjadi. Karenanya, demokrasi harus dimaknai sebagai kerja bersama, gotong royong, guna menghadirkan ruang negara seluruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia. Bung Karno berkata, Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong!”.

Kita bakal menghadapi tantangan besar demokrasi pada Pemilu 2019, karena Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan secara serentak. Kesiapan kita mengawal demokrasi bekerja dengan baik, adalah keniscayaan dalam membayangkan keberhasilan konsolidasi demokrasi yang sedang kita perjuangakan. Kita boleh saja berbeda pandangan, pilihan partai, dan figur yang dijagokan, namun perbedaan ini tak kemudian membuat kita sebagai rakyat terpolarisasi menjadi dua, tiga, atau  banyak kubu. Kontestasi Pemilu hanya uji gagasan dan kerja, tawaran alternatif terbaik bagi rakyat di akar rumput. Maka biarkan rakyat memilah dan memilih pemimpinan, sesuai dengan kehendak pikiran dan nuraninya.

Kalaupun jagoan kita tak terpilih, berarti belum saatnya mendapatkan mandat dari rakyat. Butuh perjuangan lebih keras lagi. Kata Bung Karno, kita harus gigih berjuang. Demokrasi hanya soal coba, coba, dan coba lagi. Sampai cita-cita di dalam diri terwujud. Kalau jagoan kita telah uzur karena usia, tak berarti harapan telah pupus. Bukankah demokrasi tak pernah menitipkan “risalah” pada satu dan dua orang, demokrasi adalah kerja bersama, gotong royong. Di dalam demokrasi, ada visi besar yang dikehendaki. Visi tak dititipkan pada satu dan dua orang, tapi untuk semua. Karenanya, demokrasi memungkinkan alternatif figur lain, tapi visi besar yang hendak diwujudkan tetap sama (Suara Pembaruan, 3 Agustus 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.