DPR Mewakili Rakyat yang Mana?

Isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan September 2019 ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya presiden sebagai pemangku kursi kekuasaan di Indonesia. Sebagaimana diberitakan di Koran Jakarta bahwa ada enam poin yang menjadi agenda dalam revisi UU KPK. Dari enam poin ini, gerak dan tugas KPK tampak berusaha dikendalikan secara masif melalui perundang-undangan.

Salah satunya yaitu kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas. Hal ini menjadi hambatan dalam memberantas kasus korupsi bagi KPK. Penyadapan informasi dalam rangka memberantas korupsi merupakan tindakan rahasia. Jika KPK dibebani harus melapor dan perlu mendapat ijin dari badan pengawas – yang arencana akan dibentuk – perannya dalam memgejar pelaku korupsi akan terhambat.

Sebenarnya, kita patut memertanyakan peran DPR dalam rencana revisi UU KPK ini. Mengapa DPR berinisiatif melakukan rencana revisi tersebut jika tidak ada udang di balik batu? Jika rencana ini ditawarkan kepada rakyat – DPR sebagai wakilnya – tentu akan ditolak, kecuali oleh rakyat (kelompok) mereka sendiri yang akan mendukungnya.

DPR sebagai wakil rakyat di parlemen, bergerak jangan hanya mementingkan diri sendiri atau berfungsi demi memenuhi segala sesuatu yang berseberangan dengan rakyat. Tentu akan banyak yang mendukung KPK dan menolak rencana DPR untuk merivisi UU KPK yang selama ini sudah – bisa dibilang agresif – melakukan penangkapan terhadap para koruptor.

Masyarakat berhak untuk mencurigai inisiatif DPR yang hendak merevisi UU KPK tersebut. Bisa jadi, DPR mengidap penyakit ‘takut yang akut’ terhadap KPK jika segala bentuk transaksi yang melanggar diendus oleh KPK. Namun, masyarakat percaya bahwa tidak semua anggota DPR berpotensi korupsi, meski sebagian ada yang korupsi. Keberadaan KPK sangat dibutuhkan sebagai pemburu koruptor dan sebagai kontrol agar tindak pidana korupsi di Indonesia tak menjamur meski kenyataannya sudah menjadi ‘jamur krispi’ yang mudah dinikmati di Indonesia.

Junaidi Khab

Junaidi Khab

Pegiat sastra dan kebudayaan, lulusan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: john_gapura@yahoo.com.