DPR yang Ketakutan

Dunia politik kita semakin tidak jelas. Keriuhan mengenai revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menuai banyak kritik, menjadi penanda yang sangat jelas dari ketidakjelasan politik kita. Betapa tidak, baru saja DPR diuntungkan oleh putusan MK tentang hak angket terhadap KPK, kini DPR membentengi diri lewat revisi undang-undang yang dibuatnya sendiri.

Untuk dapat memeriksa anggota DPR dalam suatu kasus hukum, harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin dari presiden. Begitupun, setiap orang atau lembaga yang dianggap menghina anggota DPR bisa mendapatkan ancaman hukum. DPR membangun benteng yang kuat dari hukum dan kritik, guna menyelamatkan kehormatan dirinya. Sementara, selama ini anggota DPR banyak bermasalah secara hukum dan etika.

DPR yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili dirinya di parlemen, jutsru membuat benteng tebal dari rakyat. Sampai-sampai kritik dari rakyat yang memilihnya mendapat ancaman yang serius dalam bentuk undang-undang.  Sebagai tuan, tentu rakyat boleh bertanya, apa sesungguhnya kehendak DPR membangun benteng yang sedemikian tebal untuk menjaga kehormatan dirinya? Mengapa ada ketakutan yang tak biasa, yang kemudian membuat anggota DPR kita secara “gila-gilaan” membuat pasal-pasal, yang jutsru mengubur semangat demokrasi?

Serangkaian kasus hukum, terutama korupsi yang menimpa anggota DPR, membuat kepercayaan publik pada lembaga perwakilan tersebut berada pada titik terendah. Ketidakpercayaan rakyat pada DPR mestinya menjadi bahan untuk melakukan evaluasi internal, guna mengembalikan kepercayaan rakyat pada DPR. Namun oleh anggota DPR yang terhormat, kenyataan rendahnya kepercayaan publik pada dirinya, justru semakin mengukuhkan kebebalan dirinya dari kritik dan masukan yang diberikan rakyat. Bahkan dalam batas-batas tertentu, mencipta kekebalan hukum, atas nama kerhomatan anggota dan lembaga DPR.

Meski reformasi bergulir hampir 20 tahun, ternyata kita terus hidup dalam bayang-bayang oligarki. DPR ingin “mengkultuskan” kekuasaanya, sementara tuntutan zaman memungkinkan terbukanya demokaratisasi dalam beragam hal. DPR melawan arus besar perubahan zaman dan kehendak rakyat. Penanda apakah ini?

Tentu kita boleh berpikir, mengapa anggota DPR kita kian hari semakin ketakutan. Bukankah ketakutan itu hanya miliki orang-orang yang ber(ma)salah. Mungkinkah, anggota DPR kita adalah orang-orang yang bermasalah?

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.