Efektivitas Pendidikan Politik

Babak baru Pilkada Serentak 2018 sudah dimulai. Pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah ditutup Rabu (10/1) lalu. KPUD sedang menyiapkan tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya, mulai dari debat kandidat, masa kampanye sampai pada masa pencoblosan. Begitu juga dengan para tim sukses calon, sudah barang tentu menghidupkan mesin-mesin politiknya untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan hingga bulan Juni nanti.

Tak ketinggalam masyarakat sebagai pemilih dan penentu kemenangan dari para calon disibukkan dengan berbagai bentuk suguhan instrumen politik. Mulai dari pamflet di beberapa ruas jalan sampai sponsor di beberapa media massa, baik online maupun cetak bertebaran menghiasi sudut-sudut koran atau media elektronik.

Televisi sudah pasti menampilkan para kandidat sebagai bentuk sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Tak ketinggalan di lorong-lorong atau gang sempit, berbagai stiker dan baliho para calon tak bisa dihindari. Semua itu dalam rangka untuk menarik masyarakat agar memilih dirinya.

Pertanyaannya adalah apakah hal itu efektif sebagai bentuk dari pengenalan diri figur sebagai calon pemimpin, atau apakah hal itu hanyalah muara untuk mendapatkan kekuasaan belaka, dan atau pula apakah bentuk-bentuk sosialisasi tersebut merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat? Apalagi ditambah dengan embel-embel yang mengarah pada perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan, seperti suap, sogok, maupun bentuk pelanggaran lain yang menyerupainya.

Sungguh tahun 2018 dan 2019 adalah momen penting bagi semua elemen bangsa untuk mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Banyak cara yang lebih elegan, yang bisa dilakukan untuk memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Misalnya dengan pemberian pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk daerah melalui partisipasi politik dalam pemilihan.

Partisipasi politik itu tidak hanya ketika masa pencalonan, tetapi setelah pemilihan selesai, aspek partisipasi politik itu juga harus dilanjutkan berupa keterlibatan masyarakat terhadap program pemerintah. Program pemerintah tentu harus bisa melibatkan masyarakat secara maksimal dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya benar-benar terasa pada masyarakat.

Begitu pula pendidikan politik bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep dan program yang akan dilakukan. Tidak hanya berupa janji atau spekulasi. Tetapi program nyata yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara rasional dan partisipatoris. Para calon tentu menghadirkan diri dalam pilkada sebagai pemberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masayrakat.

Porsinya adalah bukan hanya untuk mencapai hasil kemenangan dalam pilkada, tetapi bagaimana para calon ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam konteks keterpilihan dirinya. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu sebagai penyangga kebutuhan masyarakat. Keberadaannya selalu dinanti karena menjadi pilar bagi kehidupan masyarakat, dan kepemimpinannya adalah pondasi bagi seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan.

Bicara kepemimpinan daerah, tidak cukup hanya mengenalkan diri pada masa-masa mendekati pemilihan. Tidak pula hanya berbicara tentang rekomendasi dari partai politik. Tidak pula basis massa yang diandalkan, tetapi bagaimana kualitas diri dapat diandalkan. Kompetensi dan kemampuannya menjadi bagian utama dalam pencalonaan dirinya ke pentas kepemimpinan kepala daearah. Aspek intelektualitas, emosionalitas, dan spritulitas yang menjadi kunci penting bagi para calon kepala daerah yang harus dikedepankan.

Dari situlah masyarakat akan terdidik secara politik, akan percaya secara kepribadian, dan akan amanah serta dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja. Didiklah masyarakat secara arif, adil, dan amanah karena itu lebih utama dari sekadar kekuasaan.

Hayat

Hayat

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang dan Peneliti Lakpesdam NU Kota Malang.