Geger Prostitusi Akibat Full Day School

Berita tentang gara-gara full day school (FDS) siswa SMP di Jawa Tengah terjerat prostitusi sempat ramai di jagat maya. Berita ini sontak mengagetkan masyarakat. Namun benarkah semua itu akibat dari penerapan FDS?

Penerapan FDS atau lima hari sekolah merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang kemudian melahirkan sikap pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang setuju ada juga yang menentang. Mereka yang setuju berangapan, bahwa sibuknya orang tua tidak sempat bertemu dengan putra putrinya sehingga waktu lebih lama di sekolah dapat menjadi solusi agar anak tetap dipantau oleh sekolah. Sementara yang tidak setuju beranggapan FDS mengambil hak sekolah yang dikelola masyarakat, dan jauh dari itu FDS akan mengambil hak-hak seorang anak.

Perdebatan yang tidak kunjung selesai ini melahirkan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penerapan PPK selanjutnya diserahkan sepenuhnya lewat sekolah, bisa melalui lima hari sekolah atau enam hari sekolah tidak ada masalah, yang terpenting adalah penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ini dapat terawat dan tertransformasikan dengan baik kepada generasi bangsa.

Menurut hemat penulis, tujuan dari FDS yang kemudian melahirkan Perpres tentang PPK tersebut harus disambut positif dan harus dilihat dari perspektif positifnya. Kekurangan pasti ada, namun jangan sampai harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar.

Lantas, bagaimana jika ada pemberitaan bahwa pelaksanaan FDS justru membuat anak terjerumus dan terjerat prostitusi?

Berita ini harus ditangkap dengan jernih. Tidak boleh dibesar-besarkan, karena sebenarnya sebelum pelaksanaan FDS sekalipun, kasus siswa, entah itu masih jenjang SMP ataupun SMA, terjerat prostitusi sudah ada. Artinya jika memang ada siswa SMP di Jawa Tengah (hal inipun tidak boleh digeneralisir) terjerat prostitusi tidak bisa dijustifikasi sebagai dampak dari penerapan FDS. Jika itu betul sebagai dampak dari FDS, maka instrumen untuk justifikasi tersebut harus mampu menggambarkan keseluruhan dari pelaksanaan FDS.

Misalnya, apa saja program FDS selama ini? Apa yang mengakibatkan siswa tersebut terjerat prostitusi? Bagaimana pantauan sekolah terhadap siswa selama program FDS? Dan lain-lain. Kita bisa berpikir dengan jernih, untuk kemudian menarik kesimpulan yang baik, sehingga tidak kehadiran FDS yang menjadi bulan-bulanan.

Muhammad Yunus

Muhammad Yunus

Dosen Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang.