Kartu Merah untuk DPR

Di tengah kinerjanya yan tak kunjung membaik, jajaran anggota parlemen kini kembali berulah dan menuai sorotan publik. Bukan lagi tentang pansus angket KPK, namun menyangkut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasalnya, belum lama ini mereka telah mengesahkan revisi UU MD3.

Banyak kalangan bersikap curiga atas pengesahan UU MD3 kali ini. Kecurigaan tersebut sangat beralasan, bukan saja karena proses pembahasannya yang cenderung tergesa-gesa dan berjalan  mulus, pun juga karena ada banyak pasal yang cenderung berkepihakan pada kepentingan dan status quo anggota dewan. Menobatkan anggota dewan sebagai lembaga penyandang status paling suprematif, bahkan kebal hukum.

Sekurang-kurangnya, ada tiga pasal pokok yang dalam hemat penulis penting disoroti. Pertama, pasal 245. Pasal ini menegaskan, bahwa anggota dewan tidak serta merta dapat diproses hukum, baik sebagai saksi ataupun tersangka, terkait kasus pidana tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari presiden. Boleh dibilang ini merupakan kebijakan diskriminatif, karena sudah tidak mengindahkan prinsip equality before the law, atau persamaan di muka hukum.

Kedua, pada pasal 73, pasal yang mengatur fungsi pengawasan DPR, bahwa DPR bisa memanggil paksa seseorang untuk diperiksa melalui permintaan tertulis kepada Kapolri. Dalam pandangan kritis, pasal ini bukan saja menasbihkan DPR sebagai lembaga paling suprematif. Lebih dari itu, pun juga bisa jadi pintu gerbang masuknya sistem oligarki, karena mereka dapat bertindak sewenang-wenang. Di satu sisi mereka sangat difensif ketika berhadapan dengan hukum, dan di sisi lain mereka menerapkan sistem ofensif kepada siapa saja.

Dan ketiga, yang terakhir, UU MD3 secara langsung dapat menasbihkan lembaga legislatif sebagai lembaga antikritik. Karena pasal 122 huruf k menyatakan, lembaga legislatif melalui bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan, atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini bisa kita sebut sebagai pasal karet, karena term ‘merendahkan’ masih multitafsir, sehingga rentan akan disalahartikan dan disalahgunakan.

Ibarat permainan bola, tindakan DPR di atas dapat digolongkan sebagai pelanggaran fatal yang layak dikenakan hukuman kartu. Bukan lagi kartu kuning seperti yang didapat Presiden Jokowi, melainkan kartu merah. Karena secara nyata telah mencederai demokrasi, bahkan menyangkut suatu yang paling asas, yakni prinsip kebebasan dan persamaan.

Abd. Hannan

Abd. Hannan

Magister Sosiologi, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Email: hannan.taufiqi@gmail.com.