Kebangkrutan Politik Uang

Kontestasi Pilkada Serentak Tahun 2018 tentu menjadi ajang akbar pemilihan pemimpin yang mengundang perhatian khusus dari semua kalangan. Hal ini karena tidak lepas dari daya tarik masing-masing kandidat paslon yang maju dan berlaga di panggung politik yang ada. Selain itu, hasil pesta demokrasi serentak kali ini ternyata juga akan menjadi tolak ukur suksesi final pemilu pada Pilpres 2019 mendatang. Tidak heran jika kemudian mesin politik dijalankan semaksimal mungkin. Tujuan akhirnya, menggalang dukungan sebanyak-banyaknya, dan menjadi pemenang.

Terlepas dari kualitas masing-masing paslon dan euforia dukungan yang terus mengalir, tentu kita semua mengharapkan adanya kompetisi yang berkualitas pula. Pertarungan politik yang kita idamkan tentu bermuara kepada nilai-nilai yang menjunjung tinggi sportivitas, kesantunan, dan kejujuran. Bukan sebaliknya, penuh pelanggaran dan kecurangan. Singkatnya, bagaimana kemudian tercipta episode pilkada berintegritas dengan hasil memuaskan yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dijadikan rujukan bagi setiap pagelaran pemilu di semua tingkatan pada masa mendatang.

Pemilu berintegritas memiliki tolak ukur yang beragam. Salah satunya adalah tidak ada politik uang yang digunakan untuk mendulang suara. Langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengecek rekening para calon dan juga tim suksesnya tentu merupakan inisiatif yang baik. Tetapi, harapan juga tidak boleh hanya sampai di sini. Karena bisa jadi ada cara lain yang ditempuh oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab untuk menyuburkan kecurangan sehingga mengakibatkan pilkada tercederai.

Menjauhkan pilkada dari virus politik uang tentu bukanlah pekerjaan mudah dan tugas penyelenggara pilkada semata. Sebagai pemilih, masyarakat juga perlu ikut andil mengawal dan menyukseskannya. Misalnya, dengan menolak segala bentuk pemberian uang dari masing-masing tim sukses paslon. Konversi politik uang yang juga bisa berupa pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok, atau janji-janji manis tertentu dengan harapan dapat membantu memuluskan kepentingan paslon harus dilenyapkan. Akurasi dukungan harus bertumpu kepada aspek cita rasa pemilihan rasional sesuai dengan kebutuhan yang paling riil. Atau sederhananya, paslon pemimpin yang dinilai baik harus dipilih dengan cara yang baik pula.

Juga tidak kalah penting untuk menegaskan sanksi bagi kandidat beserta parpol yang kedapatan melakukan “vote buying”. Penegak hukum yang tergabung dalam lingkaran “satgas anti politik uang” mesti bekerja maksimal sebagai panglima yang dapat memberikan sanksi setimpal sesuai dengan aturan normatif pilkada yang berlaku. Integritas penegak hukum diharapkan mampu menyikapi pelanggaran-pelanggaran pilkada secara professional, tanpa adanya sikap pandang bulu maupun pilih kasih bagi setiap pelaku pelanggaran pilkada.

Apakah hal itu akan terwujud? Tentu kita semua harus bekerja keras. Mendorong pilkada menjadi pesta demokrasi yang berintegritas adalah tanggung jawab kita semua. Jangan sampai pelanggaran memalukan terjadi. Karena untuk apa kita mengharapkan pemilu yang berintegritas, jika pada akhirnya kita sendiri yang melanggarnya. Efek kebangkrutan politik uang terhadap kebijakan politik itu sangat nyata.

Zainal Muttakin

Zainal Muttakin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.