Kemanusiaan Kita di Asmat Papua

Beberapa hari ini, Harian Kompas, terus menurunkan berita tentang bencana kemanusiaan yang terjadi Kabupaten Asmat Papua. Berdasarkan data Kompas, sejak Oktober 2017 lalu, sudah 67 anak meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak (17/1). Kenyataan ini menampar wajah kemanusiaan kita, yang terus berupaya membangun keadabannya pasca reformasi.

Di tengah keriuhan politik menjelang Pilkada Serentak 2018, kenyataan ini menghadirkan narasi kebangsaan yang semakin sumir dibincangkan elit politik kita. Haluan dasar arah kebangsaan kita, Pancasila, menyajikan  narasi kemanusiaan dan keadilan sebagai pintu menghadirkan negara secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sayangnya, sila-sila itu, hanyalah dasar negara, terpajang di ruangan mewah tempat tinggal birokrat kita. Pancasila tak hadir secara nyata dalam relung kehidupan kebangsaan masyarakat di akar rumput.

Kekurangan gizi di Papua mestinya tak terjadi, kalau saja pemimpin kita hadir secara nyata di sana. Papua adalah bagian besar dari Indonesia Raya, yang menyumbangkan kekayaan alamnya bagi seluruh pembangunan di tanah air. Hanya mengapa, derita yang terjadi di sana tak kunjung usai, meski reformasi menapaki usianya yang ke 20.

Belakangan Presiden Jokowi menggenjot pembangunan besar-besaran di Papua. Akses infrastruktur dibangun sedemikian rupa, namun manusianya diabadikan, hingga hal-hal yang tak semestinya terjadi masih bertengger di Papua.

Sebagai warga yang mencitai negara ini dengan kepenuhan rasa, bencana kemanusiaan yang terjadi di Papua, semakin membuka kesadaran kita, mengapa gerakan separatis dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus hadir untuk memisahkan diri dari NKRI. Pembangunan dan kesejahteraan yang tak merata, menjadi alasan kuat Papua harus merdeka.

Tentu, kita tak menghendaki Papua berpisah dari ibu pertiwi yang kita cintai. Karena sudah terlalu banyak hutang kita pada Papua, jalanan besar dan segenap kemewahan yang kita nikmati di tahah Jawa ini adalah sumbangan besar dari pundi-pundi emas di Papua.

Karena itu, ketakrelaan kita melepas Papua bukan karena egoisme ingin menguasai tanah Cenderawasih, melainkan ingin mengembalikan kemerdekaan, sebagai wujud kemanusiaan yang senyatanya, hutang kita pada rakyat Papua.

Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, sejatinya adalah wujud dari kemanusiaan kita. Maka, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus hadir di Papua.

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.