Kenapa Masih Ada Korupsi?

Oleh Hayat*)

Sejak Orde Baru lengser, dan digantikan dengan rezim Reformasi, pemerintah melakukan berbagai perubahan secara menyeluruh dalam tatanan pemerintahan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan semua aspek kehidupan bernegara dari yang paling rendah hingga paling tinggi di level pemerintah pusat.

Berbagai lembaga negara juga mengikuti langkah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, reformasi birokrasi secara total terus dilakukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara terus dibenahi seiring dengan perkembangan globalisasi yang semakin kompleks dan tantangan ke depan yang semakin besar.

Pengendalian terhadap sumber daya manusia aparatur negara menjadi tantangan tersendiri dalam pembenahannya. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai sekarang menjadi tantangan paling besar bangsa ini, memberikan pelajaran bagi seluruh elemen bangsa untuk segera keluar dari zona extra ordinary crime.

Merebaknya korupsi dengan berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan usaha nyata untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Beberapa kepala daerah sudah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini menjadi fakta bahwa korupsi di Indonesia masih tumbuh subur dan meluas.

Apa yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga negara anti rasuah adalah pola pengendalian terhadap perilaku korupsi yang semakin besar dilakukan oleh para elit.  KPK mendapat dukungan yang signifikan dari masyarakat untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berbagai dukungan dan trust yang diberikan masyarakat kepada KPK adalah bukti bahwa KPK menjadi tulang punggung penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bisa dibayangkan, seandainya tidak ada KPK. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ke mana harus mengadu atas perilaku korupsi yang tiada habisnya. Bahkan cenderung semakin merebak ke berbagai daearah, hingga sampai ke desa.

Sungguh sangat miris melihat fakta OTT yang terus dilakukan oleh KPK di beberapa daerah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa banyak kepala daerah melakukan tindakan korupsi? Bukankah menjadi kepala daearah merupakan amanah  besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya lebih baik dan berkualitas. Meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran masyarakatnya. Membangun daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang serta berdaya saing.

Lalu kenapa masih ada korupsi?

Hasrat kekuasaan dan keserakahan hidup adalah jawabannya.

*)Hayat, dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang.

kotakata.id

kotakata.id

Redaksi kotakata.id: portal analisis isu-isu aktual, populer, dan krusial.