Kota Kata, Kota Hukum

Kota selalu tujuan utama pencari kerja. Perkotaan selalu dianggap mampu menjawab persoalan kemiskinan dan minimnya peluang kerja di daerah asal. Hal ini melatarbelakangi kenapa kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, selalu kedatangan pencari kerja baru setiap tahunnya atau dengan kata lain urbanisasi.

Urbanisasi salah satu siklus yang dikhawatirkan banyak kalangan. Arus urbanisasi yang deras setiap tahunnya dianggap menjadi sumber masalah baru. Bagi kota urbanisasi akan menambah populasi dan memicu permasalahan baru seperti pemukiman, penganguran, dan gelandangan. Bagi daerah hal ini meringankan beban mereka dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai. Bahayanya, para pencari kerja tersebut biasanya sangat sedikit yang telah siap dengan skill mereka. Selebihnya tidak lain karena pupusnya harapan peluang kerja di daerah.

Dalam perspektif hukum, arus urbanisasi yang besar menjadi faktor pendorong tingginya angka kriminalitas. Tinginya biaya hidup, persaingan kerja yang tinggi, dan populasi yang overload, menjadi pemicu pelanggaran hukum, seperti perampokan, pencurian dan penjualan narkotika. Seperti teori dorongan posesif Brenda Russell bahwa pelanggaran hukum juga didasari keinginan untuk mendapatkan atau memperoleh atau dorongan untuk memiliki yang semestinya ada pada dirinya dan telah ada pada orang lain dan itu belum dimilikinya.

Sayangnya, daerah perkotaan seolah tidak siap dalam menangani masalah ini. Proses penegakan hukum seolah tidak mampu dan kelelahan (baca: bosan) dengan masalah tersebut sehingga masalah kriminalitas diterima ­as usual. Maka kota selain tetap sebagai magnet pencari kerja, kota juga menyimpang angka kriminalitas yang tinggi.

Bisa dikatakan kriminalitas yang tinggi di daerah bukan semata karena ketidaktahuan hukum atau murni sebagai masalah dari perspektif hukum. Justru menurut hemat saya hal ini lebih kuat dilatarbelakangi faktor ekonomi seperti pengangguran dan kesenjangan. Di sinilah letak perbedaan pendekatan penanganan masalah kriminalitas di perkotaan.

Kota yang sering dibayangkan sebagai wujud modernitas, kemajuan dari kehidupan primitif, semestinya tidak diukur dari aspek fisik namun juga dalam bingkai humanitas. Dalam humanitas bukan semata menegakkan hukum dengan menghukum siapa yang salah namun lebih subtansif pada upaya pencegahan pelanggaran hukum, salah satunya dengan pemerataan pendapatan dan kesempatan peluang kerja.

Kota harus menjadi tempat yang manusiawi.

Toba Sastrawan Manik

Toba Sastrawan Manik

Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Awardee LPDP Kemenetrian Keuangan Republik Indonesia. Email: tobasastrawanmanik@gmail.com.