Kota Kata, Kota Politik

Bagaimana sebuah kota dapat dianggap memiliki peradaban politik yang ideal? Atau bagaimana indikator yang tepat untuk menggambarkan sebuah kehidupan politik bermanfaat bagi peradaban manusianya? Pertanyaan-pertanyaan ini berkelindan jauh sepanjang peradaban manusia. Jawaban yang terangkat untuk kita tentu banyak ragamnya sesuai dengan konteks wilayah, budaya, atau kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi perlu juga ditanamkan bahwa pembahasan mengenai peran politik bagi kelangsungan peradaban tidak akan pernah tuntas. Bukan saja karena ia (politik) mewarisi jaring laba-laba intrik perebutan kuasa yang kotor dan siasat pembunuhan karakter yang amoral. Tapi juga karena politik, dalam batasan tertentu menyimpan dimensi-dimensi kebaikan dan moralitas yang patut dihargai.

Posisi simalakama ini menegaskan bagaimana luasnya cakupan kajian politik dan posisinya dalam realitas perkotaan yang selalu berkembang. Alhasil, abstraksi dari teori politik menuju tataran praksis tentu saja tidak selalu terbatas pada kebijakan atau berhenti pada hasil elektoral semata.

Oleh karenanya, merumuskan politik dalam satu cakupan (scope) kota sebagai ruang hidup sebenarnya cukup simplistik. Sebab kota hanya batasan geografis yang tak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Sementara cakupan politik sangat luas, maka tulisan ini akan mencoba merangkum—tentu tidak semuanya—beberapa aspek penting dalam upaya bagaimana membentuk satu peradaban kota yang ideal secara politik.

Karenanya, perlu ditekankan bahwa dalam konteks lokalitas kota sebagai garis geografis, politik yang ideal dimaksudkan sebagai instrumen yang dapat bermanfaat bagi kehidupan semua, tidak hanya untuk rakyat sebagai terma politik, namun juga bagi penguasa dan perangkat-perangkat lain dalam sketsa kehidupan kota. Jadi, diperlukan indikator universal yang dapat menjadi ukuran bersama, bagaimana seharusnya politik berjalan secara ideal dalam wilayah perkotaan.

Pertama, elemen mendasar dalam politik kekuasaan perlu diletakan dalam kerangka penyediaan ruang dialog secara berkala dan berkelanjutan. Dengan demikian, posisi pemerintah dan yang diperintah (dalam artian normatif) terjalin secara konsensual. Setiap keputusan publik yang ditentukan penguasa menjadi perlu diketahui dan—dengan demikian—mendapat persetujuan rakyat.

Percontohan yang baik dalam kasus ini misalnya dapat kita lihat dalam praktik Kabupaten Bojonegoro yang secara berkelanjutan menghelat dialog dan pertemuan langsung antara eksekutif dan perangkatnya dengan masyarakat. Pada posisi inilah saya kira, budaya politik yang egaliter dapat terbangun. Memang, pilihan ini cenderung mereduksi fungsi oposisi politik sebagai pengimbang penguasa sebab seluruh elemen politik diajak bersama-sama mendukung pemerintah. Padahal, tanpa adanya wacana alternatif dari oposisi, kiranya akan sulit merealisasikan upaya pendidikan politik rakyat sebagai pusat kedaulatan.

Kedua, keadilan. Dalam diskursus ruang publik, terma keadilan semestinya tak dapat dimonopoli oleh wilayah yudikatif dan perangkat keamanan semata. Apalagi menjadi “milik” penguasa. Sebaliknya, “keadilan” musti menjadi milik bersama dengan pengawalan ketat nilai-nilainya oleh kaum intelektual, para bijak bestari dan rakyat secara umum. Sebagai misal, kebijakan penggusuran atau alih fungsi lahan, mutlak menjadi wilayah konsensus penguasa dan rakyat dengan melibatkan aktor independen yang mencakup kedua perangkat politik tersebut.

Selanjutnya, pencapaian intelektual. Salah satu yang menarik dalam teori politik Plato adalah keyakinannya bahwa dalam sebuah negara kota yang ideal, pencapaian intelektual merupakan aspek penting. Keyakinan ini menjadi setali tiga uang dengan pertimbangan peran para intelektual yang mewakafkan daya pikir dan kreativitasnya dalam inovasi dan produksi karya. Gagasan-gagasan arsitektur, restrukturisasi ruang layak huni, penghargaan karya materill dan non-materill, serta revolusi tata kota yang ramah nilai lokal menjadi sangat penting sebagai cara menghindari gap antara modernitas dan tradisi. Selain itu, menyediakan ruang publik yang nyaman bagi difable menjadi sebuah keniscayaan.

Keempat, sharing ekonomi. Adalah satu fakta penting bahwa perkembangan ekonomi rakyat dalam sebuah kota menjadi penting sebagai ukuran kesejahteraan. Dengan melandaskan pembangunan kota pada pemerataan ekonomi, sebuah pemerintahan daerah dapat membawa nyawa kota tersebut kepada kelangsungan hidup yang ‘sama rata sama rasa.” Walaupun begitu, pemerataan ini mestilah sesuai dengan prinsip sharing, agar si ‘kaya’ tidak bertambah kaya dan si ‘miskin’ tidak semakin nelangsa. Proses ini tidak lain harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kontriol penguasa melalui kebijakan dan regulasi yang mampu membagi persebaran ekonomi agar roda perekonomian kota tidak semata terpusat pada sektor dan tempat tertentu saja, namun berjalan seiring dengan tetap menjaga kekhasan sumber ekonomi masing-masing wilayah. Walaupun terlihat ‘agak’ sosialis, namun kejelian membaca potensi dan proyeksi ekonomi ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan kota.

Selain itu semua, ada hal yang perlu dihindari dalam membangun kota dalam konteks politik. Yaitu menghindari sikap gila reputasi. Telah jamak diketahui bahwa indeks keberhasilan sebuah kota selalu diukur oleh banyaknya prestasi yang diperoleh baik diukur dari kemampuan memperindah kota secara fisik, maupun kemampuan membawa kemajuan non-materill seperti kesejahteraan dan angka harapan hidup.  Penghargaan dan reputasi sebagaimana ditunjukan beberapa kepala daerah di Indonesia (Tempo, 10 Desember 2012: Bukan Bupati Biasa) satu sisi bisa sangat bermanfaat, namun di sisi lain punya kecenderungan bagak yang tak ada habisnya. Alih-alih menyejahterakan, upaya penuh dari pemerintah kota/kabupaten kadangkala tersedot hanya untuk mendapat pengakuan dan sertifikat penghargaan, dalam hal ini, segala cara pun dilakukan.

Tentu beberapa prasyarat idealitas politik di atas masuk dalam kategori-kategori tertentu dalam realitas politik urban—misal digambarkan oleh David Judge, dkk dalam Theories of Urban Politics—yang boleh jadi tak dapat dilaksanakan sekaligus sebab perbedaan corak kepemimpinan penguasanya. Namun sekali lagi, politik tidak semata berbicara mengenai kekuasaan, tetapi juga tentang seni, keindahan, dan keselarasan.

Libasut Taqwa

Libasut Taqwa

Magister Kajian Stratejik dan Global, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Depok. Email: libasut.taqwa281@gmail.com.