Kritik dan Arogansi Kekuasaan

Dalam alam demokrasi, kritik adalah instrumen di mana rakyat, tanpa terkecuali, secara bebas dapat ikut terlibat dalam pembangunan negara. Kritik adalah sikap pembuktian bahwa mereka yang terlibat aktif di dalamnya memiliki kesadaran untuk ikut mengawal pengelolaan negara. Ketika kritik itu hidup, penanda bahwa demokrasi kita juga hidup. Sebaliknya, ketika kritik dipersempit, apalagi dipasung, sekalipun atas nama kekuasaan dan otoritas, maka yang demikian adalah penanda bahwa ada masalah dalam demokrasi kita.

Sebagai sebuah pandangan, teguran, dan koreksi, kritik memiliki fungsi besar dalam proses pendewasaan demokrasi kita. Kritik adalah bagian fundamen dalam sistem demokrasi, karena keberadaannya mengekspresikan terbangunnya pilar penyangga demokrasi, yakni kebebasan dalam bersuara. Artinya, sebagai bangunan pilar, maka yang seharusnya kita lakukan adalah menampungnya. Kalaupun ingin melakukan pembelaan, karena kritik yang terlontar tidak berdasar data, misalnya, haruslah disampaikan secara etis dan bijak. Bukan kemudian tersulut emosi, apalagi arogan.

Berkenaan dengan ini, barangkali ada baiknya kita merenungi apa yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai demokrasi diliberatif. Bahwa krtik sebagai wujud klaim kebenaran berdasarkan pandangan subjektivitas seorang, adalah ruang di mana demokrasi akan berjalan seimbang. Kesediaan pemimpin untuk dikritisi, apalagi dalam konteks bernegera, adalah konsep paling sederhana dari perwujudan sistem demokrasi yang kita anuti saat ini.

Pada batasan ini, adalah sebuah kemunduran besar dalam proses demokratisasi kita ketika muncul upaya-upaya pengkerdilan terhadap kebebasan bersuara. Dan akan lebih ironis lagi ketika pengkerdilan tersebut muncul dari jajaran aparat pemerintah. Ini, sama halnya dengan praktik arogansi kekuasaan yang menduplikasi sistem pemerintahan Orde Baru (Orba).

Selama ini kita senang mengkutuk Orba karena praktik arogansi kepemimpinan Soeharto yang dianggap antikritik. Dan hari ini, di era yang (katanya) demokratis, di tengah rezim yang senang mengumbar kebebasan, nyatanya kritik menjadi suatu yang tabu. Bahkan menimbulkan ancaman  bagi pengkritik. Kenyataan ini telah menghadirkan kerisauan dalam diri kita akan nasib demokrasi kita ke depannya.

Sebagai bangsa yang mencita-citakan terwujudnya demokrasi subtantif, tentu kita tidak menginginkan praktik arogansi kekuasaan Orba terulang kembali di era pemerintahan sekarang. Sudah hampir dua dekade kita merawat demokrasi pada Era Reformasi. Dalam masa yang realtif panjang itu, kita telah melewati sekian banyak tantangan yang begitu melelahkan. Karena itu, adalah sebuah kesalahan besar ketika di usia demokrasi kita yang tinggi ini, ternyata kita masih belum dewasa menyikapi kritik.

Abd. Hannan

Abd. Hannan

Magister Sosiologi, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Email: hannan.taufiqi@gmail.com.