Masa Depan Kita dan LGBT

Riuh tentang hubungan sesama jenis atau lebih beken di­sebut LGBT (Les­bian, Gay, Biseksual, dan Transgender) kem­bali mengemuka setelah Ketua MPR Zul­kifli Hasan me­nyebut ada lima partai yang mendukung LGBT. Sebelumnya juga riuh, pasca pu­tu­san Mahkamah Konstitusi (MK) yang me­nolak judicial review terhadap de­lik perzinaan, pemerkosa­an, dan pen­cabulan da­lam Kitab Undang-Un­dang Hukum Pi­­dana (KUHP). Keputus­an MK oleh pe­mohon dianggap sebagai pelegalan perzinaan sampai pada LGBT. Panda­ngan ini ke­mudian dibantah dengan pen­jelasan mengenai tugas dan kewe­nangan Mah­kamah Konstitusi.

Dalam UUD 1945 Pasal 24 C ayat 1 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mah­­ka­mah Konstitusi Pasal 10, salah satu kewenangan MK adalah menguji ke­se­suaian UU terhadap UUD 1945. Ka­lau ada UU yang tak sejalan dengan kons­­titusi maka MK berwenang memba­tal­kannya. Pada konteks ini jelas kewe­na­ngan MK adalah menolak atau mem­batalkan, bukan memperluas ataupun mem­buat UU baru. MK pun sudah me­nge­luarkan siaran pers berkaitan dengan pen­jelasan putusan­nya ters­ebut untuk meng­hindari simpang siur­nya pem­be­ritaan di media.

Namun, meski ada penjelasan soal hal ter­sebut tak kemudian menyurutkan ke­riu­han publik. Terutama berkaitan de­ngan LGBT. Sudah sejak lama penyu­ka sesama jenis menjadi bahan olok-olo­kan masyarakat. Tak ubahnya sam­pah, mereka seperti tak menemukan ruang ber­kesistensi di Indonesia. Kondisi ini se­sungguhnya dipengaruhi oleh kultur ma­syarakat kita yang religius.

Akar-akar tradisi agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Kong­­hucu misalnya, tak memberikan pem­benaran terhadap penyuka sesama jenis. Karena itu, merupakan sesuatu yang niscaya kalau kemudian masyara­kat kita tak memberikan tempat dan pem­benaran bagi pelaku LGBT. Hal ini ber­akar dari kultur religius yang sudah mem­bumi sejak dahulu kala.

Isu penyuka sesama jenis menjadi semakin seksi sesungguh­nya dipenga­ruhi oleh realitas masyarakat modern di Ba­rat, yang beberapa memiliki kesukaan ting­gi terhadap sesama jenis. Akhirnya isu itu menggelinding ke Indonesia. Arus in­formasi yang begitu cepat dan hebat, se­cara langsung pasti mempenga­ruhi per­sepsi publik kita tentang LGBT. Tak he­ran para pe­nyuka sesama jenis dan mereka yang mendukungnya kemu­dian ber­dalih atas nama hak asasi manusia un­tuk mendapatkan pembenaran atas tin­dakan dan dukungannya.

Humanisme Universal
Membicarakan hak asasi manusia ataupun humanisme dalam kerangka fi­losofis tak lepas dari kajian eksistensia­lis­­me. Para filsuf eksistensialis adalah me­­reka yang paling gagah ber­ada pada gar­da depan ketika membicarakan hak dan kebebasan universal manusia. Sebut saja misalnya Jean-Paul Sartre, ada dik­tum Satre yang sangat terkenal, human is condemned to be free (manusia diku­tuk untuk bebas). Kebebasan menjadi se­ma­­cam kutukan yang melekat pada diri manusia. Karena ada pengandaian ruang ek­sistensial yang tak terbatas dalam du­nia. Keterlemparan manusia pada dunia, yang oleh Martin Hei­degger disebut se­bagai faktisitas, diharapkan dapat se­utuhnya menghadirkan manusia merde­ka dengan ruang eksistensialnya.

Hanya ada yang tak boleh dilupa, se­berapapun kebebasan didengungkan oleh para eksistensialis atas nama hak ke­ma­nusiaan, mereka tetap secara utuh me­nyadari bahwa ketika kebebasan meru­pakan satu-satunya universalitas ma­nusia, maka kebebasan dari individu yang lain adalah batasan ter­hadap ke­be­basannya. Itu artinya, para eksisten­sia­lis ingin hadir seutuhnya ke dalam du­nia, tak hanya atas nama dirinya namun juga orang lain. Karakter monodualis ma­nusia sebagai makh­luk individual dan so­sial, tak akan terelakkan dalam ke­hi­dupan kita.

Pada kondisi ini, kita dapat melihat ke­nyataan tentang LGBT d Indonesia da­lam sudut pandang eksistensialis sebagai basis humanisme universal. Kita selalu mengandaikan kebe­basan dapat hadir dalam diri, hanya kadang kealpaan kita ter­­lampau besar terhadap hak-hak ke­bebasan orang lain. Saya sebagai pribadi se­sungguhnya tak ada masalah dengan pe­laku LGBT, itu hak personal setiap orang. Hanya ketika LGBT hadir dalam ruang komunal kita, persoalan yang ba­kal muncul kemudian adalah rusaknya sis­tem kehidupan sosial kita berkaitan de­ngan reproduksi dan regenerasi ke­ma­nusiaan di masa depan.

Hubungan antar lawan jenis dalam aga­ma-agama sangat diatur secara ketat, karena berkaitan dengan reproduksi dan re­g­enerasi kemanusiaan. Maka aturan pernikahan merupakan jalan sakral yang memiliki dimensi transendental, sebagai pembenar terhadap perilaku seksual dalam kehidupan manusia. Karena itu, ketika hadir LGBT, sesungguhnya kita dihadapkan pada paradoks masa depan ke­manusiaan kita. Tak terbayang, bagai­ma­na ketika perilaku menyimpang LG­BT direproduksi sedemikian rupa dalam pentas sosial kita. Kemudian hal itu men­jadi perilaku sosial yang berpengaruh se­cara masif ter­hadap kecenderungan pe­rilaku seksual masyarakat. Bukan tak mung­­­kin masa depan regenerasi kema­nu­­siaan kita semakin kelabu hingga titik nadir.

Penolakan mayoritas masyarakat ter­ha­dap pelaku LGBT harus dapat ditem­pat­kan dalam kerangka pemanusiaan ma­nu­sia. Bukan sebaliknya dinilai seba­gai perangkap dan penge­kangan hak ke­ma­nusiaan. Kalau kita hendak berpikir jernih, perilaku menyukai dan melaku­kan hubungan seks pada sesama jenis, sesungguhnya mengingkari kodrat tran­sen­dental ke­ma­nusiaan kita, sebagai makh­luk yang diciptakan berpasang-pa­sa­ng­an antara laki-laki dan perempuan. Per­bedaan alat kela­min merupakan ke­nyataan seksual guna menghadirkan re­pro­duksi dan regenerasi keturunan ma­nusia. Kalau perilaku me­nyukai sesama jenis dibiarkan, ancamannya adalah masa depan kemanusiaan kita bersama di bumi (Harian Analisa, 30 Januari 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.