Melawan Pesimisme Tahun Pilkada

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 memunculkan berbagai pesimisme. Hal ini tak lepas dari kegaduhan politik pada Pilkada 2017 lalu. Energi besar kita banyak habis digunakan untuk mengurusi berbagai hal yang sesungguhnya tak patut hadir di ruang demokrasi kita. Setidaknya beberapa hal ini, yang memungkinkan pesimisme itu hadir.

Pertama, politik uang (money politics). Politik model ini merupakan bahaya laten demokrasi yang kerapkali muncul, betatapun usaha dari penegak hukum terus dilakukan. Pelakunya selalu licin, ibarat koruptor yang selalu mudah lewat dari pantauan hukum. Pada tahun ini Kepolisian RI dan KPK akan bekerjasama membentuk Satgas Anti Politik Uang. Satgas tersebut tentu diharapkan dapat bekerja maksimal, meminimalisir praktik politik uang pada Pilkada 2018. Hanya, kita patur meragu, apakah satgas tersebut bakal bisa bekerja maksimal sampai ke pelosok daerah, yang merupakan lumbung praktik politik uang.

Politik uang sekarang wajahnya tak melulu berupa duit, namun juga bisa berupa bantuan sembako, sarung, baju, uang bensin, sampai masuk pada istilah keagamaan, seperti sedekah, santunan yatim, santunan duafa, santunan janda, sampai pada jariah musala dan masjid. Ringkasnya, politik uang bermain pada ranah kultural untuk mendapatkan sambutan yang baik, guna menghindari konotasi makna sogok, sebagai sesuatu yang dibenci dalam agama dan diancam hukuman oleh negara.

Kedua, kampanye hitam (black campaign) adalah lanskap politik yang menjadi bahan mainan para politisi. Arkobat macam apapun bisa dimainkan untuk menyudutkan lawan politiknya. Tak tanggung-tanggung, fitnah, ujaran kebencian, hoaks, sampai pada upaya pembunuhan karakter dilakukan demi menenggelamkan kekuatan politik lawannya. Pada era digital seperti sekarang, model kampanye hitam begitu mudah menyeruak dan menyebar ke ruang publik lewat satu klik saja di akun Facebook, Twitter, Instagram, grup WhatsApp dan Telegram, dan berbagai model media sosial yang memungkinkan pesan dapat tersalur dengan sangat mudah dan cepat.

Ketiga, politik gentong babi (pork barrel). Calon pilkada dari petahana (incumbent) kerap kali mengambil manfaat sebesar-besarnya dari posisi dirinya sebagai calon yang bisa memanfaatkan dana negara untuk kepentingan kampanye. Kelebihan menjadi petahana memang bisa memanggungkan diri di depan rakyat, tanpa harus secara terbuka kampanye. Petahana bisa memainkan bargaining dirinya sebagai calon yang dapat menghadirkan kesejahteraan bersama, lewat berbagai program yang dihadirkan. Dengan demikian, politik gentong babi adalah tindakan menunggangi status dirinya sebagai eksekutif dalam konteks Pilkada, guna mendapatkan popularitas dan akseptabilitas, yang ujungnya-ujungnya demi mendapatkan elektabilitas tinggi dari rakyat di daerahnya.

Keempat, politik identitas (identity politics). Keriuhan tentang pesimisme politik identitas berakar dari kegaduhan Pilkada 2017 lalu. Ahok sebagai calon dari luar agama mayoritas, dijungkalkan sedemikian rupa dengan berbagai isu dan penggiringan opini, untuk tidak memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta. Kegaduhan politik identitas yang sangat sarkastis di Jakarta menyeruak ke seluruh tanah air, sampai memunculkan kebencian mendalam berbau teologis dari agama mayoritas. Orang-orang di pedalaman sekalipun memendam kebencian lewat siaran telivisi yang tiada habisnya, lantaran dalam pandangan mereka, agama dirinya dinistakan.

Kerja politik identitas sangat mungkin terjadi kembali, tak hanya berkaitan dengan agama, namun juga suku, ras, organisasi keagamaan, dan segala hal berkaitan dengan identitas personal seoarang kandidat. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah misalnya, politik identitas ke-NU-an pasti bakal menguat antara pasangan calon Gus Ipul-Puti Guntur dengan Khofifah-Emil dan Ganjar-Gus Yasin dengan Sudirman-Ida Fauziyah. Di Sumatera Utara, yang mendapat impor calon suku Jawa, Djarot Saiful Hidayat jagoan PDI-P, sangat mungkin politik identitas kesukuan bakal menguat. Dan di berbagai daerah lainpun, meski berlatar agama dan suku sama, pentas politik identitas pasti bakal menguat. Karena selalu saja ada jalan untuk meneguhkan identitas kandidat dukungannya, yang pada bagian lain menjungkalkan identitas kandidat lawannya.

Pada kondisi yang sedemikian riskan, kita hanya berharap pada publik kita sebagai konstituen, yang bakal menentukan masa depan daerahnya sendiri-sendiri. Betapapun berbagai cara dilakukan guna mendapat dukungan besar, demokrasi selalu menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat. Maka satu-satunya optimisme yang masih bisa dihadirkan pada tahun pilkada ini, adalah meyakinkan rakyat kita bahwa kedaulatan rakyat sebagai penentu pilihan, harus benar-benar jatuh kepada calon terbaik. Demokrasi mengharuskan rakyat secara terpaksa memilih calon yang sudah disediakan, betapapun buruknya keseluruhan calon yang ada. Karena golput adalah tindakan bunuh diri dalam ruang demokrasi. Meski kita tak memilih, demokrasi pasti memenangkan kandidat yang bertarung. Maka jalan terbaik tetap memilih yang terbaik di antara yang terburuk.

Optimisme ini dilakukan untuk menyanggah pandangan Harold D. Laswell, yang sudah menjadi kultur buruk politik kita, bahwa politik sesungguhnya sebatas soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Ruang demokrasi rakyat dalam politik yang kita jalankan bukanlah pragmatisme ekonomis, melainkan usaha bersama, gotong royong, guna meneguhkan hadirnya keadilan dan kemakmuran seluruh tumpah darah Indonesia. Bung Karno menggarisbawahi sejak awal, pergerakan Indonesia adalah usaha mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Maka sebagai pewaris republik ini, kita harus membangun optimisme dari akar rumput. Pilihan rakyat harus jatuh pada calon yang terbaik (Sumber: Tribun Jabar, 14 Februari 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.