Meme sebagai Sanksi Sosial (2)

Dalam hukum kita sudah diatur tentang larangan pencemaran nama baik pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pasat tersebut diatur larangan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, baik dilakukan secara tertulis atau lisan di muka umum. Yang kemudian dikuatkan juga dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sudah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara teknis, dalam proses pembuatan meme kini jauh lebih mudah, karena seseorang tidak perlu lagi punya kemampuan maupun penguasaan khusus desain grafis seperti Photoshop atau Adobe Illustrator. Mengingat saat ini sudah cukup banyak aplikasi smartphone yang bisa mempadupadankan kata-kata, gambar dan gagasan menjadi sebuah meme. Karena lebih mudah dan murah, sehingga jarak antara sebuah peristiwa sosial dan politik dengan ekspresi publik—meme—tidak membutuhkan waktu lama dan saluran distribusi yang sulit.

Dalam ranah politik, meme yang bertebaran di dunia maya dan jejaring sosial pada dasarnya merupakan persepsi individu secara kolektif terhadap individu lain, yang didapat melalui paparan informasi yang bertebaran di media dan  membentuk makna tersendiri bagi publik.

Banyak meme dibuat dengan alasan untuk mengingatkan kembali para politisi terkait janji-janji politiknya. Atau sekadar kritik kepada politisi yang sedikit membuat jengkel masyarakat dan terkristalisasi dalam sumbu persepsi kurang baik serta memiliki reputasi negatif. Atas dasar itu, meme politik lahir karena perilaku politik dari aktor politik.

Meme politik melepaskan diri dari apa yang secara formal diyakini sebagai budaya politik dan bahkan justru berupaya membalik kesopan-santunan dalam etika politik. Kesopanan dibuang jauh dan diganti bukan saja oleh sesuatu yang serba terus-terang, tapi juga secara komedi memainkan ironi dan menghasilkan pesan yang bagus dalam bentuk humor. Meme menjadi salah satu ukuran penting seberapa jauh masyarakat mampu menghimpun kesadaran kritis terutama dalam tema-tema politik.

Dahulu kritik hanya dapat diungkapkan melalui media luar ruang (mural) dan berbasis media cetak (karikatur), kini dengan meme yang didistribusikan lewat internet, ruang (space) yang tersedia sangatlah luas, murah dan mudah.

Janganlah melihat meme sebagai ancaman perilaku kelewat batas dan memiliki daya rusak yang luar biasa. Kalaupun meme tersebut tidak benar, bisa masuk dalam karakteristik hate speech dan pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hanya saja, alangkah lebih baik meme dipandang sebagai bentuk tanda dan pesan bahwa publik merespons terhadap sebuah aktivitas politik.

Karenanya, dari pada menganggap meme sebagai ancaman, ada baiknya melihatnya sebagai peringatan dini terhadap aktivitas politik. Sebuah sanksi sosial, koreksi alamiah dan pengawasan eksternal oleh masyarakat yang terjadi di ruang publik.

Abid Zamzami

Abid Zamzami

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.