Menekan Angka Golput Pilkada 2018

Tidak terasa, sketsa masa depan daerah mulai terlukiskan. Dalam hitungan beberapa bulan ke depan babak final pilkada akan digelar. Satu keputusan pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS) menjadi starting poin mekar layunya daerah-daerah di masa selanjutnya.

Perilaku pemilih (voters behavorial) merupakan hal yang menarik untuk dicermati dan selalu memberi bingkisan khusus dalam buku catatan penyelenggaraan pemilu. Pasalnya, selain menjadi cerminan bagi kesehatan pertumbuhan demokrasi, juga menjadi barometer keberhasilan pembangunan politik di Indonesia.

Bukan hanya karena teredamnya pelanggaran-pelanggaran pemilu, kesuksesan penyelenggaraan pemilu juga dapat dilihat dari adanya peran kolektif masyarakat, khususnya dalam penggunaan hak pilihnya. Kemauan masyarakat untuk aktif mendistribusikan dukungannya memiliki ciri khas dan pengaruh bagi setiap setiap penyelenggaraan pemilu..

Mengacu kepada pileg beberapa periode sebelumnya, tren pemubaziran hak pilih (golput) menyuguhkan suatu hal yang penting untuk dipahami. Data KPU menunjukkan angka golput pada Pileg 2009 mencapai 29,01 %, dan pada Pileg 2014 berada di angka 24,89%. Perbedaan temuan tersebut tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang erat kaitannya dengan selera dan penilaian masyarakat terhadap dunia politik. Pertanyaannya, sejauh mana kesukarelaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak Juni mendatang?

Kesukarelaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tentu harus diparalelkan dengan daya pikat masing-masing paslon yang bertarung dalam arena pilkada. Dalam hal ini, daya pikat tentu juga tidak hanya bertumpu kepada track record, passion, dan aroma masing-masing figur yang muncul. Tetapi juga beriringan dekat dengan target-target yang diprioritaskan di masa mendatang. Masyarakat tentu mulai cerdas berhitung dan memahami tentang apa saja yang harus dipenuhi.

Memilih pemimpin berdasarkan aspek kebutuhan-kebutuhan mendasar merupakan langkah riil dan konkret untuk menjegal rasa kekecewaan di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga, meminjam pendapat Anthony Downs, pemilih rasional hanya akan menuruti kepentingannya sendiri atau kalaupun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain.

Maka, menekan angka golput tentu bukan hanya tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata. Semua unsur penyelenggara pilkada harus aktif menyuarakan pentingnya penggunaan hak pilih sesuai aturan yang berlaku. Seluruh masyarakat yang memiliki jatah memilih harus didorong untuk menggunakan haknya sesuai perhitungan kebutuhannya yang matang. Hal ini memang tidak mudah. Tetapi, demi Indonesia yang jauh lebih baik, mengapa tidak?

Zainal Muttakin

Zainal Muttakin

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.