Nalar Kehormatan DPR

Kehormatan adalah kultur yang “disucikan” oleh manusia lintas ruang dan waktu. Ia diburu untuk meneguhkan identitas dirinya. Semacam mahkota dalam perebutan tahta kerajaan. Tapa kehormatan (mahkota) manusia tak memiliki arti dalam ruang komunal di masyarakat. Sebab itulah, wajar kalau kemudian kehormatan diburu sedemikian rupa untuk menampakkan yang elitis dari dirinya.

Hanya, sayangnya kadang sebagian manusia, merengkuh kehormatan lewat jalan-jalan senyap. Sebentuk kamuflase dalam pagelaran seni topeng (teater), guna menampakkan yang lain dari jati dirnya. Dalam bahasa Erving Goffman, hal yang demikian ini bisa disebut sebagai panggung drama. Ada panggung depan (front stage) yang disolek sedemikian rupa, guna menampilkan yang baik-baik demi menjaga kehormatan. Sementara kenyataannya, di panggung belakang (back stage), penuh dengan bercak lumpur, suatu karakter bejat, dari bentuk keruntuhan mahkota kehormatan seseorang.

Belakangan, keriuahan tentang kehormatan, kembali menyeruak dalam ruang publik kita, sejak anggota DPR mengesahkan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dari hasil revisi undang-undang tersebut, DPR membentengi diri dari hukum dan kritik, demi menjaga kehormatan anggota DPR dan lembaganya. Sebagai contoh, ada pasal yang menyebut, untuk dapat memeriksa anggota DPR harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkahamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin dari Presiden RI. Begitpun, setiap orang yang dianggap menghina kehormatan DPR mendapat ancaman hukuman. Jadi, demi menjaga kehormatan dirinya sendiri, anggota DPR membuat seperangkat aturan, yang bisa menjauhkan diri mereka dari runtuhnya kehormatan.

Sontak saja, publik banyak mengecam hasil revisi UU MD3 tersebut. Sebab secara nyata, undang-undang tersebut bisa menjadi alat memproteksi diri dari kasus-kasus hukum yang melibatkan anggota DPR. Hasil revisi itupun juga bisa menghambat semangat demokratiasi ruang kebangsaan kita, terutama sejak dibukanya genderang reformasi pada 21 Mei 1998, yang kini sudah memasuki usia ke-20. Pasal anti penghinaan anggota DPR, bisa menjadi pasal karet guna membungkam daya kritis publik terhadap kinerja dan integritas anggota DPR.

Dari Dalam
Sebenarnya, ada yang dilupa oleh anggota DPR yang (katanya) terhormat. Mereka membayangkan kehormatan itu lahir dari luar, dengan membuat pasal-pasal yang dapat melindungi dan menjaga kehormatan dirinya. Sementara kehormatan itu lahir dari dalam diri seseorang, bukan dari luar dirinya. Tidak ada maknanya pasal-pasal yang melindungi DPR dari kehinaan atas nama kehormatan, jika misalnya tingkah DPR kita tetap saja pongah dan selalu mempertontonkan tingkah yang tak sejalan dengan keadaban publik sebagai sumber nilai dalam memberikan penghormatan terhadap seseorang figur.

Kehormatan seseorang adalah hasil produksi sikap dan tingkah seseorang dari dalam dirinya. Kehormatan tidak datang secara tiba-tiba. Ia berproses dalam diri seseorang hingga akhirnya membentuk karakter. Karakter itulah sesungguhnya kehormatan seseorang (Anthony Cunningham, Modern Honor: A Philosophical Defense, 2013). Tentu yang dapat disebut sebagai kehormatan, kalau karakter yang dibangun dirinya adalah karakter yang baik. Artinya, kehormatan hanyalah visualisasi yang baik-baik saja. Sebab, yang jahat alias karakter yang tidak baik, jutsru akan mengubur dan menenggelamkan kehormatan seseorang.

Penerimaan publik terhadap kehormatan seaorang figur, sesungguhnya tak terletak pada jabatan dan status seseorang. Boleh saja kita berpikir, jabatan presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR, dan sejenisnya dianggap sebagai jabatan kehormatan, atau setidak-tidaknya dapat mengangkat kehormatan seseorang. Secara implisit mungkin dapat dibenarkan. Hanya, faktanya justru berbalik ketika misalnya, ada kepala daerah atau anggota DPR tersangkut kasus korupsi. Kehormatan dirinya tiba-tiba hancur, tersungkur ke dalam lubang kebencian bangsa, sebab dirinya dianggap mengkhinati kepemimpinan yang dipercayakan rakyat.

Dari Luar
Jelas kehormatan lahir dari dalam., bukan dari luar. Seseorang untuk menjadi terhormat tak harus memiliki jabatan dalam pemerintahan. Siapapun yang menunjukkan keadaban etisnya, sebagai identitas dari kehormatan, dengan sendirinya bakal mendapat sanjungan dari publik. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Banyak sekali tokoh masyarakat yang dihormati—memiliki kehormatan—publik, karena karakter etis yang ditunjukkan oleh dirinya.

Hanya, tak cukup sekadar itu. Lebih jauh, Anthony Cunningham menjelaskan, kehormatan selain dibentuk oleh karakter, juga didukung oleh kemampuan seoarang membangun relasi dengan sesamanya. Sebenarnya, ada tiga hal yang menjadi kunci kehormatan menurut Cunningham, karakter (character), relasi (relationship), dan perilaku (deed). Hanya, saya memahami, karakter sudah memiliki keterkaitan erat dengan perilaku. Artinya, orang yang berakter baik, pasti berperilaku baik. Bahkan dalam batas-batas tertntu, karakter sering dimankai sebagai tingkah atau perilaku seseorang. Sebab itu, saya fokus pada karakter dan relasi.

Orang yang berkarakter dan memiliki relasi sosial yang baik, sudah pasti akan terangkat kehormatan dirinya. Karakter adalah sumber dari dalam, yang memunculkan keteladanan, sehingga seseorang dapat diterima kehormatannya. Sedangkan, relasi sosial dengan sesamanya adalah penderong lahirnya kehormatan dari luar dirinya. Jadi, kehormatan itu lahir dari dalam dirinya. Lalu, pemberian kehormatan itu lahir dari luar dirinya—pemberian publik.

Pada konteks ini, kita dapat merenungkan tingkah anggota DPR yang (katanya) terhormat. Mereka membuat pasal-pasal, yang olehnya dinggap dapat melindungi kehormatan diri dan lembaganya. Mereka tak sadar, kalau kehormatan itu tidak melekat pada jabatan atau pasal-pasal yang dapat mengangkat dan melindungi kehormatannya. Kehormatan adalah karakter yang dipentaskan pada publik. Kalau DPR kita terus-terusan korupsi, dan atau menunjukkan tingkah yang tak etis, jangan berharap kehormatan diri dan lembaganya bakal hadir. Temuan berbagai lembaga survei, yang menunjukkan lemahnya kepercayaan publik pada DPR, adalah penanda yang sangat jelas dari krisis kehormatan DPR.

Kondisi ini tak dapat diselamatkan oleh pasal-pasal yang bisa membuat dirinya kebal hukum dan kritik, atas nama anti kehinaan. Justru pasal-pasal tersebut membuat masyarakat semakin nyinyir dan tidak percaya pada DPR. Sebab itulah, cara untuk mengembalikan marwah—kehormatan—DPR, hanya dengan perilaku (karakter) baik, yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan transparansi, dan tentu anti korupsi, sehingga cita-cita kedaulatan, kemakmuran, dan keadilan dapat tercapai untuk kebaikan hidup bersama (Sumber: Suara Pembaruan, 26 Februari 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.