Panas Dingin Politik Demiz-PKS

Tensi politik di tahun 2018 ini mulai terus memanas. Beberapa partai politik sudah melancarkan manuver, menyerang pihak atau kelompok tertentu yang menjadi lawan politik mereka.

Terbaru, datang dari seorang Deddy Mizwar (Demiz), yang saat ini tengah mengalami situasi panas-dingin dengan PKS akibat sikap sepihak Demiz, yang kedapatan menjalin kontrak politik dengan Demokrat tanpa melibatkan kehadiran PKS.

Terbongkarnya kontrak politik tersebut berawal ketika Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, dalam tweet-nya membeberkan dokumen pakta integritas.

Dalam pakta integritas tersebut terdapat empat poin kesepakatan antara Demiz-Demokrat. Salah satu poinnya adalah kesediaan Demiz menggerakkan mesin partai untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat pada Pilpres 2019 mendatang.

Pada satu sisi, PKS merasa sikap sepihak Demiz tidak dapat diterima. Selain tidak dilibatkan dalam proses komunikasi, sejauh ini belum ada kepastian mengenai siapa jagoan yang akan diusung oleh Demokrat.

Pada konteks ini, PKS tentu tidak ingin bersikap gegabah. Apalagi, sejauh ini mereka dikenal sebagai partai yang punya akar ideologi kuat. Sulit bagi mereka untuk mengusung calon presiden/wakil presiden yang tidak berkesepahaman dengan ideologi mereka.

Di sisi lain, ada pembelaan dari seorang Demiz, bahwa sikap politik yang terbangun antara dirinya dengan Partai Demokrat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas adalah sebagai kelumrahan, sebagaimana hubungan kader dengan pertai lain pada umumnya. Di sini, Demiz hendak menegaskan bahwa pakta integritas yang ia tandangani adalah sikap politiknya sebagai seorang kader partai politik.

Terlepas dari klaim-klaim tersebut, terdapat fakta menarik yang sejauh ini seolah disembunyikan oleh keduanya. Dinamika politik yang kian cair dan dinamis membuat segala kemungkinan dapat terjadi. Hal ini ada kaitannya dengan kepentingan politik jangka panjang. Bukan melulu tentang Pilkada 2018, namun kuat berkelindan dengan perhelatan Pemilu 2019 sebagai puncaknya.

Ibarat turnamen Piala Dunia, perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah ajang semi final, di mana partai-partai besar akan bertarung habis-habisan untuk bisa memenangkan kontestasi politik elektoral. Dengan memenangi politik di tingkat elektoral, otomatis mereka akan mengantongi ‘tiket’ untuk bertarung di babak selanjutnya, yakni babak grand final Pemilu 2019 sebagai laga akbar Pemilihan Presiden 2019-2024.

Abd. Hannan

Abd. Hannan

Magister Sosiologi, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Email: hannan.taufiqi@gmail.com.

Tinggalkan Balasan