PB Djarum vs KPAI: Tak Perlu Gelisah Mending Berbenah

Tagar #KPAIkurangkerjaan, #KamiBersamaKPAI, #BubarkanKPAI, menghiasi trending topic Twitter. Ramainya cuitan warganet dan tagar yang tersemat merupakan buntut dari polemik antara KPAI dan Djarum Foundation. KPAI menilai PB Djarum mengeksploitasi anak lewat audisi beasiswa bulutangkis.

Logo Djarum Badminton Club pada seragam peserta audisi dibaca sebagai salah satu cara beriklan terselubung dari produk rokok Djarum. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pasal 35 Ayat (1) huruf c PP Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan pengendalian produk tembakau dilakukan dengan tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan. Pasal 37 juga  menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a). Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan b.) Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.

Berdasarkan persoalan ini kemudian Djarum Foundation memutuskan mulai tahun 2020 mereka  menghentikan audisi umum beasiswa bulu tangkis. Opini dari  bebagai pihak mengenai polemik ini bermunculan. Di satu sisi ada yang menilai bahwa peraturan perundangan harus ditegakkan, langkah KPAI sudah benar. Salah satu yang mendukung adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Sementara di lain pihak ada yang menyayangkan diberhentikannya audisi bulutangkis yang sudah dijalankan sejak tahun 2006 ini, karena peran Djarum Foundation dalam sokongan dana dan audisi  beasiswa ini banyak mereferensikan atlet potensial yang mendukung kemajuan olahraga bulutangkis nasional. Kemenpora sendiri juga mendukung Djarum Foundation karena pihak mereka tidak melihat adanya pelanggaran pada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang dituduhkan.

Sistem Pengelolaan
Ihwal penegakkan peraturan perundangan kemudian menjadi sangat kompleks karena dihadapkan pada banyaknya pihak dan permasalahan yang bersinggungan. Kita penting juga melihat dari sisi sistem pengelolaan keolahragaan yang jelas akan terkena imbas. Karena itu sistem dituntut untuk bisa beradaptasi pada permasalahan yang ada di lingkungannya.

Teoritikus sosial, Luhmann, menganggap sistem sebagai suatu  yang hidup dan unsur dasarnya adalah komunikasi. Salah poin dalam teori sistem Luhmann adalah autopoiesis, yang dijabarkan sebagai kemampuan sistem yang dapat mengorganisasikan, membentuk serta mereproduksi dirinya sendiri terlepas dari pengaruh individu yang ada di dalamnya. Konsep autopoiesis kemudian mengarah pada proses adaptasi sistem terhadap perubahan lingkungan. Komunikasi dilakukan oleh suatu sistem dalam rangka merespons perubahan lingkungannya dan menggunakan informasi yang ada di lingkungan untuk mengantisipasi tantangan di masa depan.

Berdasarkan konsep ini, sistem pengelolaan keolahragaan Indonesia harusnya menjadikan momen polemik ini  sebagai suatu informasi yang dapat diolah untuk memperbaiki diri. Sistem harus mampu mengomunikasikan, bahwa mangkatnya PB Djarum dari seleksi umum beasiswa bulutangkis, bukan menandakan selesainya masa depan bulutangkis Indonesia.

Jika memang keberadaan seleksi Beasiswa Bulutangkis Djarum Foundation menyalahi aturan dan harus dihentikan, lalu berefek pada terganggunya subsistem dana dan regenerasi pemain maka sistem perlu menerima ini sebagai kompleksitas lingkungan yang tidak bisa dihindari. Tugas sistem meresponsnya dengan menciptakan produksi maupun reproduksi kebijakan. Kementerian olahraga perlu berkomunikasi dengan kedua belah pihak untuk mencari jalan tengah.

Jika tidak ditemukan, maka konsekuensi yang mungkin terjadi adalah mencari pihak swasta lain yang dapat menyokong dunia olahraga bulutangkis dari sektor lain tanpa tersandung peraturan pemerintah. Jika dapat teratasi dengan baik persoalan ini justru akan mendewasakan sistem pengelolaan keolahragaan Indonesia.

Lenny Luthfiyah

Lenny Luthfiyah

Mahasiswa Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.