Pecah Suara NU Pada Pilkada Jatim

Setelah melewati drama politik yang begitu panjang, akhirnya hingar bingar pencalonan peserta Pilkada Jatim 2018 mengerucut pada dua paslon, yakni Gus Ipul berpasangan dengan Puti Guntur dan Khofifah bersama Emil Dardak. Kepastian dua paslon tersebut bukan saja telah memastikan kontestan Pilkada Jatim, namun juga telah menghadirkan duel politik seru yang melibatkan kader terbaik NU, yakni Gus Ipul vs Khofifah.

Sebagaimana kita tahu, nama Gus Ipul bukan sosok asing di kalangan masyarakat NU, baik secara struktural maupun kultural. Secara struktural, Gus Ipul menjabat sebagai Ketua PBNU dan pernah menjadi Ketua  Umum GP Ansor. Adapun secara kultural, Gus Ipul merupakan sosok politisi yang memiliki trah kiai. Namanya semakin meroket setelah menjabat Wakil Gubernur Jatim selama dua periode. Selama periode keterpilihannya, Gus Ipul dinilai oleh masyarakat Jatim, khususnya kalangan NU, sebagai representasi keterwakilan NU di tingkat birokrasi daerah.

Begitupun dengan Khofifah, meski secara kultural Khofifah tidak memiliki trah kiai, layaknya Gus Ipul, namun nama besarnya di kalangan masyarakat NU, khususnya emak-emak, tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi, secara struktural, Khofifah saat ini menjabat sebagai Ketua Umum  PP Muslimat NU. Kesuksesannya selama memimpin Kementerian Sosial bisa jadi magnet kuat untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat.

Fenomena kontestasi politik Gus Ipul dan Khofifah, dapat dipastikan akan membuat suara NU terbelah. Hal ini berbanding lurus dengan dinamika politik yang terjadi di akar rumput, khususnya yang memiliki latar organisasi keagamaan NU. Daerah-daerah strategis yang dikenal sebagai lumbung suara NU, seperti daerah Tapal Kuda-Madura, dapat dipastikan akan mempertontonkan proses rolling class kepemimpinan yang tidak saja menarik, namun juga alot.

Akibatnya, perpecahan di tubuh NU, tentu  akan merambah pada perpecahan di kalangan elit. Situasi tersebut dapat membuahkan aksi praktik tarik menarik, klaim mengklaim, rebut merebut pengaruh jaringan religio-kekuasaan NU, yang secara kultural berpusat pada dua struktur keagamaan, yakni kiai dan pesantren. Dalam tradisi keagamaan NU, baik pesantren dan kiai—meminjam bahasa Zamakhsyari Dhofier (1982)—adalah raja dan kerajaan yang akan memainkan peran dan fungsi strategis, tidak hanya sebagai penuntun keagamaan, namun juga refererensi sosial (politik).

Akhirnya, untuk bisa tahu bagaimana jalannya peta politik NU, cukup lah bertanya pada rumput yang bergoyang. Bukan Via Vallen ataupun Nella Kharisma, melainkan kiai dan pesantren (Abd Hannan).

Abd. Hannan

Abd. Hannan

Magister Sosiologi, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Email: hannan.taufiqi@gmail.com.