Polemik LGBT dan Politik Hukum DPR

Polemik eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kembali menyeruak belakangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi pasal 284, 285, dan 292 KUH Pidana. Putusan MK yang menolak judicial review tersebut menimbulkan ragam interpretasi. MK bahkan dianggap melegalkan dan membenarkan bahwa perilaku seks menyimpang LGBT tidak bisa dipidana atau dengan kata lain legal.

Kemudian MK dengan tegas menjelaskan bahwa putusan tersebut bukan memberikan proteksi pada LGBT melainkan didasari bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau memperluas isi pasal dari UU. Selain MK, Mahfud MD juga turut merespons keras dan membela bahwa putusan tersebut sudah benar dan tidak bermaksud melegalkan LGBT.

Akhirnya perdebatan tersebut seperti angin berlalu. Namun, yang perlu dikhawatirkan ialah bagaimana eksistensi LGBT itu kini dalam konteks hukum Indonesia? Jika dilegalkan harus ada perlindungan hukum yang jelas, begitu pula sebaliknya, jika ilegal harus ada aturan hukum yang menegaskan hal itu.

Kalau dicermati lebih jauh, sebenarnya putusan MK tersebut menjadi bias dan menimbulkan kekosongan hukum dalam konteks LGBT perspektif hukum pidana. Mahkamah Konstitusi telah membatasi diri untuk tidak memasukkan LGBT bisa dipidana dan hukum positif Indonesia, khususnya pidana yang sudah terlalu tua belum mampu menjangkau perilaku seks menyimpang tersebut.

Pada sisi lain eksistensi LGBT sudah mulai masif dan jamak di Indonesia. Bukankah ketiadaan aturan yang jelas secara tidak langsung menegaskan bahwa LGBT itu tidak bisa dipidana (baca: dilindungi) sebagaimana ditegaskan dalam  salah satu asas hukum, bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengaturnya (nullum delictum noella poena sine praviae lege ponali).

Tidak bisa dipidana bukan (kah) berarti bisa disimpulkan tidak (belum)  melanggar hukum, norma, dan nilai?

Tulisan ini bukan bermaksud memicu kembali polemik putusan MK tersebut, melainkan menyasar pada siapa seharusnya yang responsif dan bertanggung jawab terhadap masalah hukum LGBT di Indonesia. Tidak lain bahwa seharusnya para anggota legislalatif atau DPR-lah yang terpanggil untuk menuntaskan polemik tersebut.

Benar bahwa perluasan atau merevisi materi UU adalah domain politik hukum di legislatif. Lewat proses legislasi, anggota legislatif sebagai perwakilan masyarakat harus senantiasa meng­-update materi hukum baru (UU) sesuai dengan kondisi masyarakat kekinian.

Dengan bahasa lain, lewat DPR-lah proses politik hukum, bagaimana faktor sosiologis dibaca dan disesuaikan dengan produk yuridis, termasuk LGBT.

Maka bagi kita yang prihatin dan khawatir dengan eksistensi LGBT di Indonesia, sejatinya telah menemukan titik terang bentuk perjuangan baru, yakni mendorong DPR untuk segera berkreasi dan serius untuk melahirkan KUH Pidana baru.

Putusan MK tersebut menyadarkan bahwa ada pihak lain, yakni DPR yang mestinya lebih bertanggung jawab dan lebih pantas disalahkan dengan kekacauan dan remangnya aturan LGBT di Indonesia.

Toba Sastrawan Manik

Toba Sastrawan Manik

Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Medan. Awardee LPDP Kemenetrian Keuangan Republik Indonesia. Email: tobasastrawanmanik@gmail.com.