Politik (tanpa) Uang

Uang itu sangat membius. Telah sangat banyak, politisi tersungkur ke dalam jurang keterpurukan akibat ambisinya akan uang. Sudah tak dapat dihitung dengan jari, politisi ditangkap KPK sebab ulahnya menyalahgunakan kekuasaan (uang) di tangannya. Parahnya, pejabat (incumbent) yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018, beberapa sudah tertangkap oleh KPK.

Benar kata John Lock, sejak kehadiran uang, segalanya dalam dunia menjadi kacau balau. Uang telah mencipta kerakusan-kerakusan baru yang tak terhingga, sebab kekayaan tak lagi disimpan dalam bentuk barang seperti zaman barter. Uang, berapapun jumlahnya, kini dapat disimpan pada kartu tipis bernama ATM dalam dompet mungil di saku celana.

Pertanyaannya kemudian, mungkinkah kita menjalankan politik tanpa uang? Pada zaman yang edan ini, segalanya diukur dengan uang. Seperti bahasa bijak (yang rasanya kurang bijak), uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sulit membayangkan politik tanpa uang. Apalagi jelas-jelas, untuk biaya kampanye saja tak cukup uang ratusan juta. Setidaknya berangka miliar. Menggunakan acuan Prabowo Subianto, untuk tingkat provinsi, harus bermodal Rp 300 M. Itupun paket hemat. Kalau paketnya tidak hemat angkanya bisa triliunan.

Adalah sulit menolak asumsi politik bekerja tanpa kalkulasi untung rugi berkaitan dengan uang. Politik sesungguhnya adalah bahasa lain dari proyek. Itulah mengapa makna keluruhan dari politik kerapkali terdegradasi. Sebab pelaku politik nyatanya telah menjejalkan jejak historis yang kurang baik. Efeknya politik berubah dari makna dasarnya, sebagai seni memimpin (rakyat), menjadi seni mengeruk uang (negara).

Negara, yang menopang seluruh pembangunan dalam negeri berlimpah dengan proyek besar. Pengelolanya adalah politisi, yang sudah biasa membangun kontrak politik dengan para kontraktor (pengusaha). Menjadi sulit terhindarkan celah korupsi tak dilakukan. Penyalagunaan kekuasaan adalah kenyataan faktual pada diri setiap orang yang memiliki kekuasaan. Kuasa, seperti makna dasarnya dalam kamus bahasa Indonesia, adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb). Itulah mengapa Lord Acton, kukuh menyebut kekuasaan selalu rentan dengan korupsi. Karena korupsi adalah wajah lain dari kekuasaan. Hanya kekuasaan yang mampu melahirkan korupsi. Tidak yang lain.

Ongkos Demokrasi
Uang yang besar dalam politik kita sesungguhnya adalah ongkos dari praktik demokrasi langsung yang kita jalankan. Demokrasi sebagai sistem politik yang memberikan partisipasi secara terbuka dan berkeadilan kepada seluruh rakyat, telah menghadirkan model sirkulasi kepemimpinan berjangka. Praktik yang kita jalankan di Indonesia setiap lima tahun sekali. Efek dari sistem ini melahirkan pertarungan dalam perebutan kekuasaan. Untuk mendapatkan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas tentu butuh ongkos yang tak sedikit. Apalagi misalnya, praktik politik uang berjalan masif. Ongkos membeli suara rakyat butuh uang tak sedikit. Kalaupun demokrasi yang kita jalankan demokrasi perwakilan seperti dulu di zaman Orde Baru, ongkosnya pun tak murah untuk membeli suara anggota legistatif. Sampai di sini, kita dapat melihat ongkos demokrasi memang tak sedikit. Atau bahkan kita bisa berkesimpulan demokrasi adalah sistem politik dengan ongkos paling mahal.

Menjatuhkan pilihan terhadap sistem politik selain demokrasi adalah kematian dari rakyat itu sendiri. Karenanya, meski ongkosnya sangat mahal, kita tetap memaksa diri menggunakan sistem demokrasi, kendati ada banyak kenyataan paradoksal hinggap dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Kita masih optimistis, demokrasi dapat menyelamatan masa depan kebangsaan kita. Hanya dalam demokrasi, ruang partisipasi dan keadilan dapat tumbuh dan berkembang. Meski syarat untuk tumbuhnya kondisi ini tidak sederhana. Sebab, butuh pendidikan politik yang kuat, untuk mengembalikan khittah politik, sebagai jangkar berdaulatnya kehidupan bersama yang menentramkan, menyejahteraan, dan berkeadilan.

Tanpa pendidikan politik, demokrasi hanya menumbuhkan dinasti dan bandit politik yang apatis. Kegaduhan politik yang selama ini kita saksikan, terutama berkaitan dengan korupsi politik, sesungguhnya adalah karma demokrasi yang kita jalankan tanpa pendidikan politik yang kuat.

Logika rakyat kita diakar rumput adalah logika uang. Sebab demokrasi memungkinkan suara dapat dibeli. Begitpun, mereka yang maju ke gelanggang demokrasi politik kita adalah orang-orang yang haus uang dan kekuasaan. Bukan figur yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Yakni, mereka yang telah selesai dengan urusan perutnya dan hadir ke gelanggang politik atas panggilan pengabdian ibu pertiwi.

Untuk saat ini, membayangkan politik tanpa uang adalah bayangkan ilusif. Sebab rakyat kita belum siap secara pendidikan untuk mendasarkan pilihannya pada rasionalitas dan hati nuraninya. Apalagi pada kondisi kesejahteraan yang belum mereta, politik bekerja seperti sapi perah, yang harus dibagi-pagi pada semua pengembalanya.

Kita mungkin bisa membayangkan politik tanpa uang, atau setidak-tidaknya politik tanpa ongkos yang tinggi, ketika secara pendidikan rakyat kita siap berdemokrasi. Membuka kompetisi yang meritokratif pada dasar kapasitas, kapabilitas, dan integritas figur (Sumber: Republika, 23 Maret 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.