Politisasi LGBT

Belakangan ini publik dibuat geger oleh pidato Zulkifli Hassan, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, yang menyebutkan ada lima fraksi mendukung peggodokan undang-undang LGBT di badan legislatif. Pidato tersebut sontak mengundang tanda tanya besar, bahkan memantik peredebatan yang cukup panas, khususnya di kalangan elit partai politik.

Harus diakui, isu LGBT memang menjadi tema sensitif di negeri kita. Bukan saja karena keberadaannya yang tidak sejalan dengan budaya ketimuran, namun juga karena penyeberannya yang kian liar. Hingga kini, keberadaan LGBT masih menjadi term terlarang, dan masyarakat pun sepakat untuk menolak segala macam praktik yang berhubungan dengan LGBT. Pertanyaan besarnya kemudian, apakah pidato Zulkifli Hasan tersebut murni karena persoalan LGBT an sich? Atau jangan-jangan di balik itu semua ada motif kepentingan  politis Pilkada 2018?

Dua pertanyaan di atas menarik untuk dikuliti, apalagi dalam kondisi politik yang memanas seperti sekarang. Setiap parpol tidak segan-segan untuk menyerang parpol lain. Karena secara etik, jika nama lima fraksi tersebut terbongkar, jelas akan mencemari platform, atau paling tragis mengempesi suara mereka. Publik tentu akan berpikir ulang untuk memberi dukungan politik terhadap parpol yang jelas-jelas memihak LGBT. Baik di tingkat Pilkada 2018, apalagi di Pemilu 2019 mendatang.

Dalam kaitan ini, barangkali masih segar dalam ingatan kita, kasus Pilkada DKI Jakarta yang menyeret term-term penistaan agama. Muncul ajakan dan kampanye dari masyarakat akar rumput, khususnya dari arus kelompok islam kanan, untuk tidak mendukung setiap partai yang mendukung Ahok. Hebatnya, aksi boikot tidak saja ditujukan pada parpol, bahkan menyasar pada keberadaan media-media mainstream yang ditenggarai menjalin afiliasi dengan parpol pendukung Ahok.

Di Jawa Barat misalnya, kita menyaksikan seorang Ridwan Kamil, yang nyata-nyatanya memiliki track record bagus akhirnya mengalami benturan politik, karena keputusannya untuk maju bersama Partai Nasdem, yang notabene diklaim sebagai partai penista agama. Kita menyaksikan, praktis hampir seluruh calon yang diusung oleh partai pengusung Ahok, khususnya PDIP dan Nasdem, mengalami gesekan dengan isu-isu sensitif.

Di satu sisi kita apresiatif atas sikap Zulkfli. Namun kita pun sangat menyayangkan, kenapa Zulkifli tidak berani berterus terang saja, membeberakan kelima fraksi tersebut. Kalau memang benar adanya, publik justru akan sangat berterimakasih. Namun, jika itu sekadar bumbu politik, kita berharap Pak Zul segera bertobat dan minta maaf pada publik.

Abd. Hannan

Abd. Hannan

Magister Sosiologi, lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Email: hannan.taufiqi@gmail.com.