Ruang Panas Pilpres 2019

Elite politik belakangan semakin agresif menyambut pendaftaran Pilpres 2019 pada Agustus mendatang. Mereka mulai melalukan safari politik, mencari dukungan, dari parpol ataupun rakyat di akar rumput. Setidaknya, tak hanya Jokowi dan Prabowo, dua kandidat Capres, yang belakangan santer diberitakan media. Ada Agus Harimurti Yudhoyono, Muhammad Zainul Majdi (alias TGB), dan Gatot Nurmantyo yang belangan agresivitasnya untuk maju sebagai Capres menguat. Pada posisi Cawapres, baliho Muhaimin Iskandar sudah ada di mana-mana. Menyusul juga nama-nama beken seperti Anies Baswedan, Sri Mulyani Indarwati,  dan  Mahfud MD dalam bursa Cawapres potensial pada Pilpres 2019. Iklim politik yang begitu dinamis, apalagi disertai munculnya berbagai sosok baru selain Jokowi dan Prabowo, menandai demokrasi di Indonesia bekerja dengan baik.

Rakyat, tentu butuh kehadiran sosok alternatif dari dua kandidat yang sebelumnya sudah bertarung, Jokowi dan Prabowo, sebagai pilihan pemimpin guna menyemarakkan ruang demokrasi kita, sekaligus untuk menguji dan mengimbangi kekuatan politik dua kandidat tersebut. Banyaknya calon dalam pemilu sesungguhnya adalah penanda dari kerja demokrasi partai politik yang berjalan secara signifikan. Kita tentu turut menyayangkan partai-partai, yang jauh hari sudah menyatakan dukungannya pada Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019. Kondisi ini pasti dipengaruhi tren elektabilitas Jokowi yang menguat dalam berbagai temuan lembaga survei. Karenanya, mendukung jauh hari sebelum pertarungan keras dimulai dalam bongkar pasang Capres-Cawapres, bisa dimaknai sebagai bentuk pragmatisme politik guna menunggu bagi-bagi kursi dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Dalam istilah William Riker hal itu disebut office seeking. Keputusan berkoalisi dipengaruhi oleh kehendak untuk meraih kemenangan hingga calon yang diusung dapat menduduki jabatan yang dikontestasikan. Mereka yang memutuskan dukungannya di awal, telah melepas diri dari ruang panas penentuan Capres yang belakangan terus menguat. Mereka sekarang sedang menggodok kemungkinan-kemungkinan Cawapres Jokowi. Mungkin mereka sedang melirik tokoh-tokoh potensial dari internal partainya untuk mendampingi Jokowi maju dalam Pilpres 2019.

Berbeda kalau misalnya mereka belum menentukan pilihan dukungan, ruang geraknya pasti akan semakin dinamis. Sebab konteks pembicaraannya bukan hanya Cawapres, melainkan Capres yang nama-namanya masih samar, sedang digodok dan diuji lewat rekam jejak survei dan aspirasi dari rakyat. Seperti bahasa politis Prabowo, ia bakal maju kalau dirinya mendapatkan dukungan riil dari rakyat. Ongkos lahir dan batin dalam Pilpres yang tak sederhana, membuat siapapun tentu melakukan penghitungan yang matang sebelum bertarung dalam Pilpres. Tak terbayang, untuk membuat baliho yang sedemikian banyak, guna menyesaki ruang publik berbagai daerah di Indonesia, kalkuasi jumlahnya pasti sudah sangat banyak. Apalagi berpikir soal biaya kunjungan kandidat, uang makan dan transport tim pemenangan, biaya kegiatan kampanye dan konsumsinya, biaya saksi, serta berbagai kebutuhan materi dalam kampanye.

Ongkos politik yang tak sederhana, membuat siapapun yang bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2019 harus melakukan kalkulasi dengan matang dan sangat cermat. Terutama Prabowo, yang telah bertarung dua kali pada Pilpres 2009 (Cawapres) dan Pilpres 2014 (Capres).

Kekalahan dua kali Pilpres, tentu harus menjadi bahan evaluasi dan kalkulasi matang sebelum memutuskan maju kembali dalam pertarungan Pilpres 2019.

Partaipun demikian, evaluasi dan kalkulasi harus dilakukan secara cermat, sebelum memutuskan berkoalisi dengan Prabowo, misalnya. Sebab setidaknya, sampai saat ini dua sosok, Jokowi dan Prabowo, tetap Capres terkuat dalam rekam jejak beberapa lembaga survei.

Keputusan jauh-jauh hari partai mendukung Jokowi seperti disebut di atas, tentu lewat kalkulasi potensi kemenangan yang besar. Hanya, jangan dilupa, kekalahan Prabowo dengan Jokowi dalam Pilpres 2014, tak terpaut jauh. Jokowi mendapatkan 70.997.833 suara (53.15%) dan Prabowo 62.576.444 suara (46.85%). Selisih Prabowo ke Jokowi sejumlah 8.421.389 suara  atau 6.3%. Pertautan jumlah suara tersebut untuk ukuran Pilpres, tentu tak terlalu besar karena cakupannya skala nasional. Waktu 4 tahun bagi Prabowo adalah masa yang lama untuk melakukan konsolidasi politik guna menyusun kekuatan menyambut Pilpres 2019.

Begitupun bagi Jokowi sebagai petahana (incumbent), waktu 4 tahunan memimpin Indonesia adalah masa yang cukup panjang untuk membuktikan kinerja dirinya sebagai Presiden RI. Seperti apa keberhasilan konsolidasi keduanya, bisa dilihat dari hasil riset berbagai lembaga survei, namun kenyataan sesungguhnya tetap ada pada Pilpres 2019. Artinya, meski elektabilitas Prabowo jauh di bawah Jokowi, waktu yang cukup lama untuk Pilpres pada April 2019 mendatang adalah kesempatan emas bagi Prabowo untuk bekerja menarik perhatian dan simpati rakyat.

Prabowo dan mungkin calon-calon alternatif lainnya, bisa memainkan gagasan yang lebih memukau ketimbang Jokowi. Sebagai incumbent, Jokowi bakal terikat dengan hasil kerja dirinya selama menjadi Presiden sejak 2014 lalu. Jokowi hanya bisa memainkan hasil kerja dan karya dirinya selama meminpin Indonesia.

Hasil kerjanya sudah  dapat diukur dengan logika matematika. Bebeda dengan calon yang belum pernah menjabat sebagai presiden, mereka lebih bisa memainkan wacana dan gagasan segar sebagai antitesa dari sosok Jokowi. Mungkin lebih tepatnya, sintesa, sosok yang mampu menjaga keberhasilan presiden sebelumnya, sekaligus menjanjikan narasi yang lebih besar bagi kepemimpinannya jika mendapat kepercayaan dari rakyat.

Selebihnya, siapapun yang bakal betarung pada Pilpres 2019 mendatang, harus melakukan perhitungan dengan sangat cermat dan tepat. Betapapun elektabilitas Jokowi tinggi, bukan tidak mungkin dapat ditumbangkan kalau kerja politik menyongsong Pilpres 2019 dilakukan dengan sangat baik. Sebab, calon selain petahana lebih bisa menawarkan perubahan-perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan bangsa-negara. Apalagi, petahana bisa saja bakal terjebak pada logika rekam jejak dan keberhasilan selama dirinya memimpin (Sumber: Suara Pembaruan, 16 April 2018).

Masduri

Masduri

Lulusan filsafat pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Email: masduri_as@yahoo.co.id.