UN dan Hal-hal yang Tak Selesai

Kabar Ujian Nasiona (UN) model terbaru sudah diumumkan oleh Kemendikbud. Konon Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tahun ini berbeda dari biasanya. Kali ini ada 90% pilihan ganda dan 10% esai. Soal esai diharapkan mampu menantang anak-anak untuk berpikir lebih mendalam. Agenda pendidikan kita memang belum beralih dari peristiwa teknis. UN seolah dianggap sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan kita. Padahal, ia hanya sebagian kecil saja peristiwa pendidikan. UN hanyalah alat untuk mengevaluasi proses pembelajaran.

Model evaluasi berbasis UN tentu tak bisa dilepaskan dari banyak hal. Beberapa komponen yang ikut  memberi pengaruh mengapa UN harus diadakan adalah soal tender pembuatan soal, tender pencetakan soal, pengamanan soal, sampai dengan peristiwa kebocoran soal.

Apakah UN sering membincangkan guru yang mati-matian membuat siswa pusing dengan setumpuk soal di setiap harinya? Jawabannya adalah jarang. Guru di UN tak nampak, guru di UN hanya akan terlihat saat nilai siswa berhasil. Yang sering disorot adalah kebiasaan siswa puasa dan kebiasaan siswa salat malam menjelang UN.

Narasi-narasai UN pun sering berbau teknis. Seperti kapan pembuatan soal usai, kapan persiapan dari pemerintah pusat sampai nasional beres, sampai dengan siaran pers pernyataan kementrian bahwa tidak ada soal bocor adalah hal mutlak yang biasa disampaikan jelang UN.

Peristiwa lain yang berkenaan dengan murid yang sering jadi perbincangan saat UN di hari pertama adalah bagaimana perasaan murid mengerjakan matematika?, Bagaimana murid pusing membaca soal dan paragraf yang panjang di soal bahasa Indonesia?, dan bagaimana siswa sulit menalar soal IPA? Berita-berita seperti itu sudah bisa ditebak karena hampir selalu berulang di tiap tahunnya.

Kehadiran soal esai mestinya di balik, 90% soal esai dibuat oleh guru, dan 10% dibuat oleh pemerintah karena pemerintah yang jarang tahu tentang keadaan siswa. Akan tetapi hal ini tak mungkin dilakukan. Karena UN menjadi sesuatu yang keras untuk dipertahankan oleh pemerintah. Meski banyak elemen masyarakat menggugat keputusan UN ini, pemerintah tetap saja ngotot (memaksa) untuk mengadakan UN.

Banyak hal selain UN yang menjadi masalah pendidikan kita, seperti kualitas guru, kualitas perguruan tinggi, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat universitas hingga sekolah dasar. Kurangnya dana juga menjadi soal lain dalam pendidikan yang mesti diselesaikan. Banyaknya pengangguran dan kurang terserapnya lulusan perguruan tinggi juga menjadi persoalan pendidikan.

UN memang masih menjadi primadona saat membincangkan pendidikan kita. Namun banyak hal dari kebijakan pendidikan kita sering berbau teknis dan melupakan hal-hal filosofis. Inilah yang menjadi sebab persoalan pendidikan kita dari waktu ke waktu tak pernah diselesaikan sampai ke akar-akarnya.

Arif Yudistira

Arif Yudistira

Pendidik di SMK Kesehatan Citra Medika, pernah mengajar di MIM PK Kartasura. Email: arif_love_cinta@yahoo.co.id