Wajah Ketimpangan Indonesia

Pada awal Januari 2018 pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka ketimpangan (rasio gini) Indonesia. Menurut hasil rilis tersebut, angka ketimpangan Indonesia berdasarkan pengeluaran penduduk pada September 2017 sebesar 0,391. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan pada periode sebelumnya yaitu Maret 2017. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu September 2016, turun tipis sebesar 0,003 poin pada angka 0,394.

Pengukuran rasio gini berkisar antara angka 0 sampai 1. Angka 0 berarti tidak ada ketimpangan sama sekali. Sedangkan semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang.

Pada konteks Indonesia hari ini, angka ketimpangan sebesar 0,391 tersebut masih terbilang tinggi. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan alam. Melimpah-ruahnya kekayaan alam Indonesia tersebut mestinya bisa menurunkan angka ketimpangan. Sumber daya alam yang ada harusnya bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit. Melimpah-ruahnya kekayaan Indonesia nyatanya belum bisa mengantarkan rakyat Indonesia menuju kesejahteraan hidup sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bahkan jika melihat kondisi saat ini, justru yang dirasa adalah keprihatinan, di mana sumber daya alam Indonesia malah dinikmati oleh orang asing. Dikeruk habis-habisan oleh taipan-taipan yang berasal dari manca negara.

Adapun yang lebih menyakitkan adalah, selain kekayaan sumber daya alam Indonesia dikeruk habis-habisan oleh asing, jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin juga semakin lebar menganga. Bahkan menjadi salah satu yang terparah di dunia. Sebagaimana dituliskan oleh Ahmad Iskandar, berdasar rilis dari LSM Oxfam pada Februari 2017, Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan yang paling parah di dunia.

Oxfam mencatat kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta penduduk miskin Indonesia. Kekayaan yang dimiliki empat orang terkaya tersebut sebesar USD 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Sedangkan total harta yang dimiliki oleh 100 juta rakyat termiskin Indonesia sebesar USD 24 atau ekuivalen dengan Rp 320,3 triliun.

Data-data tersebut secara gamblang menunjukkan betapa parahnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sekaligus menjadi cacatan hitam atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan ini. Memang, dalam menangani masalah ketimpangan bukanlah hal sederhana, tak semudah membalikkan telapak tangan, bahkan membutuhkan usaha bersama dari semua pihak.

Dengan demikian, parahnya angka ketimpangan Indonesia hari ini menjadi catatan penting bagi sejarah perjalanan bangsa. Sebab, jika dirunut, berdasarkan ideologi bangsa kita, Pancasila, dalam sila yang kelima secara jelas menghendaki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terjadi hari ini masih jauh dari harapan sila kelima tersebut. Bisakah bangsa ini mengatasi masalah ketimpangan yang sudah demikian parah? Wallahu’alam.

Misbahul Munir

Misbahul Munir

Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Email: lampuyangterang@gmail.com.

Tinggalkan Balasan