Mereka semula hanya belajar skill atau keahlian dari kursus atau pelatihan. Seiring berjalannya waktu, mereka pun berusaha untuk membuat sendiri usaha dan mengembangkan keterampilan yang mereka dapat. Dari sanalah kita mendapati para pengusaha ini lambat laun bisa mengatasi tak hanya persoalan hidupnya sendiri, tapi ikut memberi sumbangsih menyelesaikan persoalan orang lain.

Agus Bastian yang juga seorang pengusaha menulis di buku Membentuk Jiwa Wirausaha, “Mengapa Indonesia masih tertinggal dalam bidang ekonomi dari negara-negara lain di Asia Tenggara, jawabannya pemerintah Indonesia belum kreatif. Kita masih bemental pedagang bukan wirausaha. Indonesia masih mengekspor barang mentah atau kayu gelondongan. Indonesia masih sering mengekspor ikan segar, tidak mengolahnya lebih dulu agar bernilai. Mengapa Indonesia masih belum kreatif, banyak yang mengatakan karena Indonesia masih banyak sumber daya alam.”

Mentalitas kreatif memang harus dibentuk dan diajarkan semenjak dini. Mentalitas ini akan sangat berguna di masa-masa seperti sekarang terlebih di masa mendatang yang tantangannya lebih berat. Orang yang terbiasa dihimpit masalah, ia akan terbiasa untuk menyelesaikan persoalan dengan mudah.

Kebanyakan pendidikan kita lebih berorientasi pada bagaimana menjadi pekerja, sehingga tidak banyak yang berorientasi pada bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Rasio antara pencari kerja dengan lapangan pekerja sering tak berimbang. Ini bisa dilihat saat pengadaan job fair. Terlebih saat kebanyakan pengangguran justru berasal dari sarjana terdidik. Mereka sering berharap menjadi aparatur sipil negara (PNS) ketimbang bekerja di tempat lain atau malah menjadi wirausaha.

Pada perguruan tinggi memang sudah banyak kucuran dana yang cukup untuk melatih jiwa wirausaha mahasiswa. Akan tetapi, tak banyak yang kemudian memuahkan hasil menjadi wirausaha yang sukses. Sering dari mereka hanya berorientasi praktis untuk merogoh dana semata.

Kurikulum kewirausahaan menjadi dibutuhkan di era sekarang agar kelak anak-anak ke depan tak sekadar menjadi seorang yang hanya “memangku tangan” dan hanya bisa menunggu kesempatan. Dengan kurikulum berbasis wirausaha, kita bisa mengajak anak-anak kita lebih kreatif, menggunakan seluruh potensi fisik dan pikiran mereka menciptakan peluang usaha dan membuat mereka mandiri.

Di sekolah sendiri, sering kita jumpai aturan yang terkadang menutup peluang anak untuk berwirausaha. Anak-anak perlu diajak untuk membuat produk, mengajak mereka untuk berkarya dan melatih mereka memasarkan karya mereka. Di sekolah dasar hal itu sudah marak dengan adanya Kids Market atau pasar anak. Kegiatan ini bukan hanya melatih anak untuk berkreasi membuat produk, tapi juga melatih mereka berdagang, dan sekaligus promosi.

Di tingkatan SMP atau SMA sebenarnya bisa lebih memungkinkan lagi. Di pelajaran SBK (Seni Budaya dan Kesenian), anak-anak bisa diajak untuk membuat karya, dan diajak untuk memasarkan produk mereka secara online. Hal kecil seperti ini sepertinya terlihat mudah dan sederhana, tapi berguna untuk melatih mentalitas anak menjadi petarung dan seorang yang produktif.

Pendidikan kewirausahaan bermula dari kebiasaan berpikir anak yang kreatif, kritis dan eksploratif. Di SD Mangunan misalnya, anak dilatih untuk membuat pertanyaan kreatif di luar pertanyaan pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berasal dari hal-hal yang ditemui di kehidupan sehari-hari mereka atau peristiwa yang menggelitik rasa ingin tahu.

Sayangnya, pendidikan kita selama ini belum mendidik anak untuk berani untuk bertanya dan menyatakan gagasannya. Inilah yang kemudian mengakibatkan pikiran anak-anak kita linier, tak kreatif dan seringkali takut resiko.

Adanya pendidikan berbasis kewirausahaan perlu dibangun semenjak dini, agar anak terlatih untuk menyelesaikan masalah, berlatih memadukan antara pikiran tenaga mereka untuk berlatih produktif dan berdayaguna. Sehingga ke depan makin banyak para pengusaha yang berdikari dan berjaya tanpa harus menunggu dan menggantungkan diri dari uluran pemerintah.

Sebenarnya kurikulum 2013 sudah banyak memberikan kesempatan bagi murid untuk berkreasi. Bila guru mengajar dengan benar, maka akan banyak anak berkreasi dengan pra-karya dan hasil produk dari aneka pembelajaran yang ada di sekolah. Akan tetapi bila guru gagal dalam menafsir kurikulum ini, hal ini tak mengubah paradigma yang dominan selama ini, yakni guru adalah raja di sekolah atau kelas. Adanya kurikulum berbasis kewirausahaan adalah usaha penting untuk memupus dominasi guru dalam kelas, sehingga anak lebih kreatif dan produktif.

Pernyataan tersebut  adalah hasil dari jajak pendapat Kompas kepada 574 responden yang tersebar di 18 kota di Indonesia. Ada rindu yang dirasakan masyarakat terhadap kehadiran mahasiswa. Jika Soekarno mengatakan berikan saya 10 pemuda untuk mengguncang dunia, maka kehadiran mahasiswa dengan puluhan jumlahnya akan mampu membawa perubahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jumlah kampus di Indonesia saat ini kurang lebih 4.444 lembaga. Tentunya kampus tersebut mempunyai sejumlah mahasiswa. Jika mahasiswa tersebut disebar kepada masyarakat untuk melakukan perubahan sudah pasti akan ada perubahan di masyarakat. Program KKN yang murni akademik saja sudah mampu memberikan sumbangsih, apalagi kegiatan tersebut murni diinisiasi dan dilakukan oleh mahasiswa, misalnya berupa baksos dan semacamnya.

Namun sayang, seringkali kegiatan semacam ini mendapat respons minim dari pemerintah. Kecenderungan prestasi mahasiswa diukur dari keikutsertaanya dalam ajang nasional dan internasional dengan mengantongi juara satu sampai harapan dua. Apresiasi aksi mahasiswa dalam jumlah kolosal kurang mendapat perhatian sehingga pola pembinaan mahasiswa mengalami pergeseran. Mahasiswa yang identik dengan gerakan kemahasiswaan seakan bergeser ke arah bagaimana mengumpulkan piala dan piagam penghargaan sebanyak-banyaknya. Wajar jika kegiatan minat dan bakat serta program kreativitas mahasiswa mendapat porsi yang besar, sementara aksi di luar itu kurang mendapat perhatian.

Menurut saya perlu dilakukan penyeimbangan kegiatan mahasiswa tersebut. Dorongan untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa di era revolusi industri generasi 4.0 ini patut diapresiasi, namun demikian tugas dan tanggung jawab sosial yang melekat pada mahasiswa juga harus mendapat perhatian serius. Jika ini dilupakan, maka akan terus terjadi kesenjangan antara mahasiswa dan masyarakat yang tidak akan baik dampaknya bagi kehidupan kebangsaan kita.

Masyarakat telah menjawab dengan memberikan angka 46.5% sebagai harapan pada mahasiswa untuk mengabdi dan membagi ilmu kepada masyarakat (Kompas, 12/2). Artinya, ada semacam kerinduan masyarakat terhadap mahasiswa. KKN perlu ditambah dengan kegiatan lain yang harus difasilitasi oleh kampus dan mendapat apresiasi oleh pemerintah. Jika pemerintah serius terhadap ini, maka pembangunan Indonesia dari desa pada era Jokowi-JK ini akan sangat terbantu.

Lantas, apakah keberadaan kampus asing ini akan mengancam kampus-kampus yang sudah berjalan selama ini?

Seperti yang diketahui bahwa kebijakan pemerintah ini merupakan implementasi dari kerjasama Indonesia dalam pelayanan jasa dengan dunia internasional yang disepakati pada masa pemerintahan SBY tahun 2005 silam. Sehingga kebijakan ini adalah lanjutan dari kesepekatan pada periode sebelumnya yang mengikat secara hukum kepada siapapun yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Bagi kampus luar negeri, Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat besar. Usia produktif penduduk Indonesia yang harus kuliah sungguh melimpah. Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristekdikti, Patdono Suwignjo, mengatakan saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi (PT) masih 31%, artinya adalah masih ada 69% yang belum tersentuh. Karena itu, dia berdalih kehadiran perguruan tinggi asing tidak akan mengurangi jumlah mahasiswa kampus-kampus di dalam negeri. Namun demikian angka ini tidak dapat dijadikan patokan untuk tidak mengikis keberadaan mahasiswa di PT Indonesia. Meski sangat mungkin kampus asing juga bakal kesulitan mendapatkan mahasiswa.

Terlepas dari itu semua. Kalau dipikir secara mendalam, kehadiran PT asing sesungguhnya akan mendatangkan keuntungan besar bagi Indonesia. Pemerintah akan terbantu dalam membangun sumber daya manusia karena diyakini kampus luar negeri mempunyai keunggulan dalam bidang pelayanan prima, pembelajaran yang unggul, dan bahkan prestise. Sehingga pemerintah terbantu dalam membangun manusia Indonesia.

Pemerintah mensyaratkan kampus asing yang akan beroperasi di Indonesia harus mempunyai partner. Mereka tidak bisa mendirikan dan menjalankan PT secara mandiri. Hal ini akan menguntungkan Indonesia untuk mengangkat rangking PT Indonesia di mata dunia internasional. Kalaupun ada persaingan menurut hemat saya justru setingkat kampus asing tersebut yang akan tersaingi. Hanya yang selevel sajalah yang akan mendapatkan pesaing.

Oleh karenanya, pernyataan bahwa keberadaan kampus asing nanti akan menjadi trigger kemajuan kampus di Indonesia patut diapresiasi. Selama PT yang ada menjaga mutu, baik dari dosennya, mahasiswanya, pelayanannya dan lain-lain, PT tersebut tetap akan mendapat tempat di hati masyarakat dan menjadi pilihan untuk mencari ilmu.

Pendidikan tinggi di Indonesia memang tak diarahkan untuk membentuk ahli. Perguruan tinggi kita lebih condong pada pemenuhan  pasar dan angkatan kerja. Tipe lain model perguran tinggi kita hanya menjaring konsumen sebanyak-banyaknya tanpa  mau tahu nasib mereka selanjutnya.

Disorientasi perguruan tinggi ini sudah cukup lama terjadi, hanya saja memang agak susah bagi pemerintah untuk membereskan persoalan ini. Selain harus menampung segudang persoalan tadi, pemerintah juga dituntut untuk menyelesaikan dan mengurai persoalan perguruan tinggi kita.

Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) tak boleh subjektif dalam menilai kualitas kampus. Sayang sekali,  karena desakan  pasar, BAN bisa dengan begitu mudah memberikan akreditasi insitusi A untuk perguruan tinggi yang sebetulnya belum layak mendapatkan predikat itu.

Kualitas perguruan tinggi tak jauh dari karya akademik, publikasi akademik, sampai dengan kontribusi akademik. Ketiga hal ini penting dalam mengukur kualitas perguruan tinggi kita.

Di era masyarakat ekonomi ASEAN kali ini, Kemenristek akan menerapkan kebijakan yang menantang perguruan tinggi kita. Pemerintah akan menggandeng perguruan tinggi asing untuk masuk ke Indonesia.

Salah satu yang menawarkan diri adalah Inggris dan Australia. Selama ini, kuliah di luar negeri menjadi masalah bagi mahasiswa di Indonesia. Masalah tersebut di antaranya adalah akses dan persoalan dana. Kedua hal ini akan diatasi dengan mudah ketika kampus-kampus asing itu justru berdatangan ke negara kita.

Tantangannya adalah bagaimana kampus-kampus di negara kita mereposisi diri dan mengukur diri. Profesor-profesor yang tak produktif, doktor-doktor kita yang malas harus segera dididik dan diurus. Pemerintah tak boleh diam melihat minimnya produktivitas akademik dan juga kontribusi akademik kita.

Persoalan dana juga perlu dipertimbangkan untuk memacu produktivitas civitas akademika. Di samping itu semua, kualitas dan daya tawar kita memang menjadi pekerjaan utama agar tetap dilirik dunia. Kampus yang punya identitas, punya karakter,  dan juga program dan prospek yang jelas tentu akan berani bersaing di dunia internasional. Begitu pula sebaliknya, kampus yang masih menata diri, membenahi banyak pekerjaan rumah,  tentu tak siap dengan hadirnya perguran tinggi  asing di negeri kita.

Misalnya Sewaka menyampaikan Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara dalam hal penguasaan literasi. Peringkat 113 dari 188 negara dalam hal indeks pembangunan manusia. Belum lagi perilaku manusia yang memanfaatkan dana pendidikan untuk dikorupsi. Ada sekitar 425 kasus korupsi pendidikan dari tahun 2005 hingga 2016 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari triliunan rupiah. Kondisi mengkhawatirkan inilah yang menyembabkan kualitas pendidikan Indonesia rendah.

Sejatinya apa yang ditulis oleh Sewaka adalah semangat perubahan. Kita tidak boleh menutup mata dan hati akan kondisi pendidikan Indonesia. Entah disadari atau tidak data di lapangan menyebutkan kondisi demikian, yang meskipun kalau head to head antara orang Indonesia dengan orang-orang dari negara-negara yang berada di atas rangking Indonesia belum tentu kita kalah.

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dengan sebaran yang sangat luas di lebih dari 10 ribu pulau mengakibatkan capaian persentasenya selalu rendah dibanding dengan negara-negara lain. Artinya Indonesia sebenarnya mempunyai peluang untuk menjadi negara yang bisa melebihi negara-negara lain jika urusan pendidikan ini lebih baik lagi dari yang ada saat ini.

Gerakan semua murid semua guru yang dicetuskan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Jika semua orang tua peduli terhadap kondisi para murid yang bukan saja putranya sendiri, akan muncul kepedulian dan kesadaran bahwa pendidikan bukan saja menjadi tanggungjawab guru, kepala sekolah, dan pemerintah tetapi menjadi tanggug jawab semua. Mulai dari orang tua sampai pada pegiat pendidikan.

Jika saat ini sudah ada komite sekolah yang melibatkan sebagian orang tua maka gerakan ini bisa diperluas jangkauannya. Seperti yang disampaikan di tulisan tersebut bahwa gerakan ini bergerak di bidang pendidikan dengan kolaborasi dari beberapa organisasi yang dibuat agar masyarakat luas lebih tahu soal bagaimana cara anak mendapat pendidikan yang lebih baik.

Komunitas orang tua yang sudah ada saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memudahkan iuran sekolah saja, tetapi menjadi media komunikasi antar orang tua untuk turut serta memikirkan pendidikan. Jika perlu sekali waktu para orang tua diajak ke kelas untuk mengajar sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Hal ini sudah dilaukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Jika kesadaran ini terbentuk maka tidak menutup kemungkinan perubahan pendidikan yang lebih baik akan tercapai. Semangat perubahan mental yang dihembuskan oleh pemerintah saat ini sangat erat kaitannya dengan semangat yang muncul dari masyarakat. Karenanya, gerakan ini harus disambut baik oleh pemerintah. Mari kita akui bahwa setiap diri dari kita adalah guru dan sekaligus murid.

Pemberian honorarium itu diberikan kepada GTT dan PTT sebanyak 21.754 orang. Namun untuk tahap awal ini hanya diberikan kepada 4 ribu GTT dan 4 ribu PTT. Hal ini didasarkan pada masa bakti lebih dari 5 tahun, linieritas pendidikan dengan mata pelajaran yang diampuhnya, dan persyaratan lainnya. Hal ini sungguh harus disambut positif mengingat pemerintah provinsi (pemprov) bertanggungjawab terhadap guru tingkat SLTA.

Namun demikian tantangan justru harus diimbangi oleh para guru dan pegawai. Angka 88 miliyar anggaran yang disediakan bukanlah angka yang kecil. Uang APBD pemprov Jatim merupakan uang rakyat yang dikumpulkan oleh pemprov. Oleh karenanya ada beberapa tanggungjawab yang harus dilakukan.

Guru meskipun berstatus sebagai GTT, tetap mempunyai tanggungjawab yang sama dihadapan para siswa. Profesionalitas dan performa harus tidak membedakan mereka yang berstatus tetap (negeri) ataupun tidak tetap. Siswa tidak akan melihat status itu, tetapi siswa akan melihat bagaimana performa mengajar di kelas.

Selain itu, GTT tetap harus melakukan yang terbaik dengan terus melakukan peningkatan profesionalisme berkesinambungan melalui berbagai cara. Misalnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan pembelajaran dengan metode kekinian. Tidak menutup diri hanya puas dengan apa yang didapatkannya.

Tunjungan adalah ikhtiar pemerintah mendorong kinerja para guru. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tidak membeda-bedakan perilaku tunjangan kepada setiap guru. Namun status tetap harus diperhatikan. Oleh karenanya, tunjangan tambahan honorarium oleh Pemprov Jatim ini harus dijadikan landasan untuk melakukan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga dengan realisasi tambahan subsidi honorarium ini membawa angin segar perubahan mendasar performa mengajar guru khususnya mereka yang berstatus GTT ataupun PTT.

Model evaluasi berbasis UN tentu tak bisa dilepaskan dari banyak hal. Beberapa komponen yang ikut  memberi pengaruh mengapa UN harus diadakan adalah soal tender pembuatan soal, tender pencetakan soal, pengamanan soal, sampai dengan peristiwa kebocoran soal.

Apakah UN sering membincangkan guru yang mati-matian membuat siswa pusing dengan setumpuk soal di setiap harinya? Jawabannya adalah jarang. Guru di UN tak nampak, guru di UN hanya akan terlihat saat nilai siswa berhasil. Yang sering disorot adalah kebiasaan siswa puasa dan kebiasaan siswa salat malam menjelang UN.

Narasi-narasai UN pun sering berbau teknis. Seperti kapan pembuatan soal usai, kapan persiapan dari pemerintah pusat sampai nasional beres, sampai dengan siaran pers pernyataan kementrian bahwa tidak ada soal bocor adalah hal mutlak yang biasa disampaikan jelang UN.

Peristiwa lain yang berkenaan dengan murid yang sering jadi perbincangan saat UN di hari pertama adalah bagaimana perasaan murid mengerjakan matematika?, Bagaimana murid pusing membaca soal dan paragraf yang panjang di soal bahasa Indonesia?, dan bagaimana siswa sulit menalar soal IPA? Berita-berita seperti itu sudah bisa ditebak karena hampir selalu berulang di tiap tahunnya.

Kehadiran soal esai mestinya di balik, 90% soal esai dibuat oleh guru, dan 10% dibuat oleh pemerintah karena pemerintah yang jarang tahu tentang keadaan siswa. Akan tetapi hal ini tak mungkin dilakukan. Karena UN menjadi sesuatu yang keras untuk dipertahankan oleh pemerintah. Meski banyak elemen masyarakat menggugat keputusan UN ini, pemerintah tetap saja ngotot (memaksa) untuk mengadakan UN.

Banyak hal selain UN yang menjadi masalah pendidikan kita, seperti kualitas guru, kualitas perguruan tinggi, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat universitas hingga sekolah dasar. Kurangnya dana juga menjadi soal lain dalam pendidikan yang mesti diselesaikan. Banyaknya pengangguran dan kurang terserapnya lulusan perguruan tinggi juga menjadi persoalan pendidikan.

UN memang masih menjadi primadona saat membincangkan pendidikan kita. Namun banyak hal dari kebijakan pendidikan kita sering berbau teknis dan melupakan hal-hal filosofis. Inilah yang menjadi sebab persoalan pendidikan kita dari waktu ke waktu tak pernah diselesaikan sampai ke akar-akarnya.

Penerapan FDS atau lima hari sekolah merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang kemudian melahirkan sikap pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang setuju ada juga yang menentang. Mereka yang setuju berangapan, bahwa sibuknya orang tua tidak sempat bertemu dengan putra putrinya sehingga waktu lebih lama di sekolah dapat menjadi solusi agar anak tetap dipantau oleh sekolah. Sementara yang tidak setuju beranggapan FDS mengambil hak sekolah yang dikelola masyarakat, dan jauh dari itu FDS akan mengambil hak-hak seorang anak.

Perdebatan yang tidak kunjung selesai ini melahirkan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penerapan PPK selanjutnya diserahkan sepenuhnya lewat sekolah, bisa melalui lima hari sekolah atau enam hari sekolah tidak ada masalah, yang terpenting adalah penanaman nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ini dapat terawat dan tertransformasikan dengan baik kepada generasi bangsa.

Menurut hemat penulis, tujuan dari FDS yang kemudian melahirkan Perpres tentang PPK tersebut harus disambut positif dan harus dilihat dari perspektif positifnya. Kekurangan pasti ada, namun jangan sampai harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar.

Lantas, bagaimana jika ada pemberitaan bahwa pelaksanaan FDS justru membuat anak terjerumus dan terjerat prostitusi?

Berita ini harus ditangkap dengan jernih. Tidak boleh dibesar-besarkan, karena sebenarnya sebelum pelaksanaan FDS sekalipun, kasus siswa, entah itu masih jenjang SMP ataupun SMA, terjerat prostitusi sudah ada. Artinya jika memang ada siswa SMP di Jawa Tengah (hal inipun tidak boleh digeneralisir) terjerat prostitusi tidak bisa dijustifikasi sebagai dampak dari penerapan FDS. Jika itu betul sebagai dampak dari FDS, maka instrumen untuk justifikasi tersebut harus mampu menggambarkan keseluruhan dari pelaksanaan FDS.

Misalnya, apa saja program FDS selama ini? Apa yang mengakibatkan siswa tersebut terjerat prostitusi? Bagaimana pantauan sekolah terhadap siswa selama program FDS? Dan lain-lain. Kita bisa berpikir dengan jernih, untuk kemudian menarik kesimpulan yang baik, sehingga tidak kehadiran FDS yang menjadi bulan-bulanan.

Tak ketinggalam masyarakat sebagai pemilih dan penentu kemenangan dari para calon disibukkan dengan berbagai bentuk suguhan instrumen politik. Mulai dari pamflet di beberapa ruas jalan sampai sponsor di beberapa media massa, baik online maupun cetak bertebaran menghiasi sudut-sudut koran atau media elektronik.

Televisi sudah pasti menampilkan para kandidat sebagai bentuk sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat. Tak ketinggalan di lorong-lorong atau gang sempit, berbagai stiker dan baliho para calon tak bisa dihindari. Semua itu dalam rangka untuk menarik masyarakat agar memilih dirinya.

Pertanyaannya adalah apakah hal itu efektif sebagai bentuk dari pengenalan diri figur sebagai calon pemimpin, atau apakah hal itu hanyalah muara untuk mendapatkan kekuasaan belaka, dan atau pula apakah bentuk-bentuk sosialisasi tersebut merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat? Apalagi ditambah dengan embel-embel yang mengarah pada perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan, seperti suap, sogok, maupun bentuk pelanggaran lain yang menyerupainya.

Sungguh tahun 2018 dan 2019 adalah momen penting bagi semua elemen bangsa untuk mengajarkan pendidikan politik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Banyak cara yang lebih elegan, yang bisa dilakukan untuk memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Misalnya dengan pemberian pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk daerah melalui partisipasi politik dalam pemilihan.

Partisipasi politik itu tidak hanya ketika masa pencalonan, tetapi setelah pemilihan selesai, aspek partisipasi politik itu juga harus dilanjutkan berupa keterlibatan masyarakat terhadap program pemerintah. Program pemerintah tentu harus bisa melibatkan masyarakat secara maksimal dan berkelanjutan. Sehingga manfaatnya benar-benar terasa pada masyarakat.

Begitu pula pendidikan politik bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang konsep dan program yang akan dilakukan. Tidak hanya berupa janji atau spekulasi. Tetapi program nyata yang dapat dilakukan dan dilaksanakan secara rasional dan partisipatoris. Para calon tentu menghadirkan diri dalam pilkada sebagai pemberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masayrakat.

Porsinya adalah bukan hanya untuk mencapai hasil kemenangan dalam pilkada, tetapi bagaimana para calon ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam konteks keterpilihan dirinya. Kehadirannya selalu ditunggu-tunggu sebagai penyangga kebutuhan masyarakat. Keberadaannya selalu dinanti karena menjadi pilar bagi kehidupan masyarakat, dan kepemimpinannya adalah pondasi bagi seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman dan keadilan.

Bicara kepemimpinan daerah, tidak cukup hanya mengenalkan diri pada masa-masa mendekati pemilihan. Tidak pula hanya berbicara tentang rekomendasi dari partai politik. Tidak pula basis massa yang diandalkan, tetapi bagaimana kualitas diri dapat diandalkan. Kompetensi dan kemampuannya menjadi bagian utama dalam pencalonaan dirinya ke pentas kepemimpinan kepala daearah. Aspek intelektualitas, emosionalitas, dan spritulitas yang menjadi kunci penting bagi para calon kepala daerah yang harus dikedepankan.

Dari situlah masyarakat akan terdidik secara politik, akan percaya secara kepribadian, dan akan amanah serta dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja. Didiklah masyarakat secara arif, adil, dan amanah karena itu lebih utama dari sekadar kekuasaan.

Liputan BBC Indonesia (2/1/2018) menurunkan kabar bahwa di 10 destinasi pariwisata Indonesia ditemukan kasus kejahatan seksual anak. Salah satu penyebabnya adalah banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan di tempat pariwisata. Orang tua lebih memandang keuntungan ekonomis ketimbang memikirkan pariwisata yang lebih ramah anak.

Para predator anak menjadi ancaman yang terus mengintai anak-anak Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, kini mereka pun berjejaring sampai ke luar negeri. Beberapa waktu lalu kita juga dihebohkan oleh pembuatan video seks yang dibuat oleh anak jalanan di Bandung.

Hukuman kebiri seperti belum sepenuhnya mampu untuk mengerem para predator anak ini. Mereka seperti sudah tak memiliki nurani. Tak ada lagi ketakutan mereka terhadap penjara, mereka seperti sudah terjangkit kecanduan terhadap perbuatan haram ini. Bila dulu kita menemukan para predator anak ini sering memburu perempuan, kini mereka mencari anak laki-laki pula untuk menjadi korbannya.

Mereka tak melihat lagi kepolosan anak-anak. Mereka tak melihat bahwa anak memiliki jalan panjang di masa yang akan datang. Nafsu dan kepuasan itulah yang dikejar para pedofil ini. Ada dugaan bahwa karena anak cenderung tak bisa melawan banyak, sehingga anak-anak rentan menjadi korban kejahatan seksual.

Di Indonesia, terlampau banyak jumlah anak-anak yang terlantar, tak terurus, hidup di jalanan dan tak memiliki kehidupan yang jelas. Kehadiran panti asuhan, hingga tempat-tempat penampungan belum sepenuhnya bisa menerima banyaknya anak-anak yang terlantar ini.

Di era sekarang, teknologi ikut pula mempengaruhi meningkatnya jumlah korban kejahatan seksual yang menimpa anak-anak kita. Para predator anak ini, sekali lagi terus-menerus mencari akal untuk menjebak dan mengincar anak-anak kita. Nalar mereka sudah mati, sehingga hukum pun seperti tak mampu untuk mencegah mereka. Karena itulah, tanggungjawab kita bersama untuk mencegah, dan melindungi masa depan anak-anak kita.