Perubahan ini menyesuaikan kondisi masyarakat kita yang tidak bisa terlepas dari kegiatan berselancar di dunia maya. Orang lebih banyak mengetahui sebuah peristiwa terkini bukan dari situs berita apalagi Koran cetak, tetapi dari feed Instragram, timeline  Facebook, cuitan dengan hashtag teratas di Twitter, pesan berantai di grup Whatsapp atau  video top trending Youtube.

Beragam informasi yang tumpah ruah di media sosial, membuat kita sulit memutuskan mana yang benar-benar valid atau sebatas berita bohong (hoax) semata. Menjadi ironis, ketika saat ini kita berada pada era di mana suatu informasi semakin banyak dibicarakan dan diamplifikasi oleh media sosial, maka semakin menjadi fakta “abu-abu” yang kian dipercaya banyak orang. Hal inilah yang dikenal dengan istilah post-truth. Istilah ini memang bukan barang baru, kamus Oxford bahkan menempatkan kata post-truth sebagai “Word of The Year” pada tahun 2016, karena kata tersebut begitu banyak digunakan oleh umat manusia.

Orang pertama yang menggunakan istilah post-truth adalah Steve Tesich, pada artikelnya The Gorvernment of Lies dalam majalah The Nation yang terbit 6 Januari 1992. Skandal Watergate Amerika (1972-1974) maupun Perang Teluk Persia ia gunakan sebagai latar belakang untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya “nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan.

Era post-truth  adalah keadaan di mana berita bohong menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan sosial. Manusia semakin sulit melihat dengan jelas fakta yang sebenarnya. Era ini banyak dimanfaatkan oleh mereka yang berkepentingan mengaduk-aduk emosi masyarakat, untuk mendapatkan dukungan terhadap sikap tertentu.

Contoh teranyar yang menjadi perhatian kita bersama adalah peristiwa bulan September lalu, berupa demonstrasi penelokan mahasiswa terhadap banyak RUU yang rencananya bakal disahkan. Berita-berita yang menyertai aksi tersebut muncul di media sosial, memecah masyarakat  menjadi dua kubu, pro dan kontra terhadap aksi tersebut.

Mereka yang pro beranggapan bahwa aksi ini murni penolakan RUU yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat. Diikuti dengan narasi bahwa gerakan ini di dudukung oleh masyarkat dengan adanya penggalangan dana lewat crowdfunding, foto yang beredar di media sosial bagaimana penjual buah membagikan dagangannya pada mahasiswa yang sedang melakukan aksi, pun mereka yang menyediakan air untuk menghilangkan efek gas air mata.

Mereka yang kontra mempercayai narasi bahwa aksi ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Media sosial menyuarakan adanya kerusuhan yang disengaja, ambulan membawa batu, dan tangkapan layar dari percakapan grup Whatsapp, yang mengindikasikan adanya anak-anak STM pendemo bayaran.

Pada saat peristiwa  ini terjadi, salah satu hashtag yang sempat menempati posisi teratas di Twitter adalah #gejayamemanggil, yang banyak dicuitkan oleh mahasiswa untuk menyerukan aksi di Jalan Gejayan Yogyakarta. Ketika aksi demonstrasi berlangsung detiknews memberitakan tentang modus giveaway Rp 50 ribu di balik hashtag pro revisi UU KPK di Twitter. Salah satu teman saya dihubungi oleh keluarganya, karena di grup Whatsapp keluarga beredar broadcast message tentang mahasiswa yang turun kejalan untuk menggulingkan pemerintahan.

Kesimpang siuran fakta menguras sisi emosional. Efeknya banyak dari kita yang terlanjur mempercayai satu kebenaran yang banyak dibicarakan, lalu kemudian kecewa ketika terbukti bahwa kebenaran tersebut adalah suatu kebohongan. Lebih jauh, bahkan kita mungkin sudah sempat beradu argumen dengan teman atau keluarga, lalu mengalami kerenggangan hubungan.

Di era ini kita harus menjaga kewarasan diri dengan mengecek ulang setiap informasi yang kita terima. Tidak mudah percaya kabar yang datang dari orang yang kita anggap sebagai kaum intelek sekalipun. Jangan terburu-buru ikut menyikapi hal tertentu yang terlihat “seakan-akan” benar, hanya karena banyak dibicarakan di media sosial. Kita perlu menjadi skeptis dan kritis dalam memverifikasi sebuah informasi, supaya berita bohong tidak menjerumuskan kita pada kerenggangan hubungan sosial.

Andaian itu, tak lama, sudah terhalau oleh banyaknya Anggota DPR, yang bolos pada sidang paripurna penetapan pimpinan DPR. Seperti tersiar dalam banyak berita, hanya 285 anggota dewan yang hadir. Berarti ada 290 orang yang tidak menghadiri sidang penetapan pimpinan DPR tersebut.

Kondisi ini, meneguhkan, jika persoalan efektivitas kinerja anggota dewan itu sudah seperti benang kusut. Susah berharap banyak, kinerja Anggota DPR bakal terus membaik ke depan. Belum lagi, belakangan semua partai politik merapat ke pemerintah. Saling berebut kue kekuasaan. Sehingga fungsi pengawasaan DPR susah diharapkan berjalan maksimal.

Politik kita sejauh ini memang berjalan seperti perahu dalam kendali nakhoda. Kritisisme personal tidak bermakna sama sekali. Karena kendali politik, ada pada pimpinan partai.

Karenanya, tak keterlaluan, jika kemudian kita menyebut para anggota dewan sesungguhnya tak jauh beda dengan segerombolan massa, yang sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk mendukung ataupun menyerang, segenap hal yang menjadi kehendak pimpinan partai.

Potret ini menarasikan, jika sejauh ini panggung demokrasi kita hanya kamuflase, dari jiwa-jiwa otoriter yang sedang berpura-pura sangat demokratis. Hampir semua partai politik, kini dipimpin oleh orang-orang yang sedang membangun dinasti panjang kekuasaannya.

Jika kita berandai tinggi kinerja anggota dewan bakal semakin membaik, kita perlu melihat dulu kinerja partai politiknya. Karena kinerja anggota dewan adalah representasi dari kinerja partai politik pengusungnya.

Kalau partai politik serius menghendaki anggota dewan yang berkualitas, tentu pimpinan partai harus tegas memberikan sanksi pada setiap anggota dewan dari partainya yang berkinerja buruk. Tapi faktanya, mereka yang selama ini diberikan sanksi, bahkkan sampai diberhentikan sebagai anggota dewan, karena menentang atau berseberangan pandangan dengan pimpinan partai bersangkutan. Soal kinerja bagi mereka belakangan, yang penting loyalitas pada pimpinan partai.

Artinya, DPR selama ini bekerja bukan sebagai wakil rakyat, tapi wakil dari pimpinan partai politik.

Lalu, apakah mungkin kinerja mereka bakal membaik?

Tugas manusia di muka bumi adalah membangun peradaban, bukan membuat keruh keadaan dan merusak tatanan sosial dengan kekerasan. Jika perbuatan yang sering memicu konflik dilakukan terus-menerus, maka eksistensi agama yang santun dan lurus akan ternodai. Pada saat ini, seringkali agama dijadikan alat transaksi kekuasaan dengan jargon membela agama. Namun, semua itu hanya kamuflase untuk kepentingan kelompok tertentu.

Sangat ironis sekali, ketika agama dijadikan nilai tukar tambah layaknya pasar menghadapi persaingan global. Padahal, agama diturunkan untuk menebarkan kasih sayang, bukan untuk saling hujat dan menyuarakan kedengkian. Ketika agama diamalkan hanya untuk sebuah kebencian, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan seperti Afganistan dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang sekarang dilanda konflik antar saudara sebangsanya. Kehancuran suatu negara bukan karena warganya tidak bertuhan, namun karena mereka menuhankan agamanya. Sehingga, siapapun yang tak selaras dengan pandangan dirinya, akan ditumpas secara massal.

Kalimat tauhid tak lagi menjadi wiridan hati, melainkan menjadi sebuah yel-yel jalanan, dengan dalih menegakkan agama Islam secara kaffah di bumi Nusantara. Provokasi dibengkakkan untuk menggiring massa, menuduh pemerintahan yang sah dengan sebutan pemimpin yang serakah, serta ingin mengubah ideologi final Pancasila pada ideologi Khilafah. Jika mereka para pengasong radikalis tetap mempunyai ruang mengadakan rekrutmen anggota ataupun simpatisan, tentu akan mamarginalkan nilai-nilai agama dan merusak tatanan sosial kebangsaan kita.

Ekstremisme yang diusung mereka merupakan hasil komoditas pemikiran ekspor, untuk menolak Islam di Nusantara yang sudah menyejarah dan berkelindan dengan kebudayaan lokal, tanpa mencemari kesakralan ajaran Islam itu sendiri. Mereka merongrong kesucian agama dengan semboyan jihad, yang pada akhirnya memahami agama tidak pada bentuk kontekstual namun hanya pada sisi tekstual. Sehingga substansi agama kehilangan makna empiris yang faktual untuk terus berpijak di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan—kerahmatan Islam.

Perbincangan di kalangan akademisi dan masyarakat yang memperhatikan jalannya pemerintahan sekarang adalah soal kritik. Banyak dari mreka mengatakan, pemerintah sekarang seolah anti kritik. Misalnya tentang banyaknya tuduhan pelanggaran UU ITE dan tidak boleh melecehkan presiden.

Namun kita harus paham betul mana pelecehan dan kritik. Pelecehan tumbuh dari nafsu iri dan dengki. Sedangkan kritik mengekspresikan kondisi sosial tertentu. Apakah ilustrasi gambar Pinokio di majalah Tempo termasuk pelecehan?

Penilaian orang tentu berbeda-beda. Namun kondisi sosial-politik sekarang mungkin bisa mewakili seluruh perbedaan pandangan publik. Artinya, ilustrasi wajah Pinokio di belakang Pak Presiden memuat unsur kegelisan publik. Dengan begitu, seharusnya kita sebagai makhluk terdidik meluangkan waktu sejenak, mengimajinasikan gambar tersebut, daripada reaktif pada sesuatu yang masih multitafsir.

Kontribusi Pendidikan

Melihat fakta yang ada, maka penting rasanya menyiapkan generasi emas yang lebih baik dari generasi kita. Generasi kritis, imajinatif, dan bijaksana. Tentu sekolah dan lembaga pendidikan umumnya adalah tempat paling tepat untuk memulai.

Sekolah harus berubah haluan dari cara doktrinisasi ke dialog bersama. Mencekoki pelajar dengan pengetahuan yang tidak mengandung unsur keterbukaan atau dengan cara paksa dapat membuat pelajar stagnan.

Kemampuan pelajar di dalam kelas rata-rata mengikuti apa kata pengajar. Pengajar berkata tidak, mereka patuh. Berkata iya, mereka juga patuh. Budaya doktrinisasi dalam proses belajar ini menghentikan imajinasi para pelajar. Menjadi bahaya besar jika pelajar dicekoki pengetahuan agama yang kaku. 

Menurut Metta Prajna, kelas-kelas yang dicekoki pengetahuan agama yang kaku, bisa membuat pelajar memandang rendah teman kelas yang beda agama. Jika demikian, apa yang bisa diharapkan dari pelajar yang berpikiran sempit demikian.

Tentu harapannya berubah lebih baik. Karena pandangan sempit yang mereka miliki sangat mudah membuat mereka cenderung reaktif pada sesuatu yang sifatnya sensitif.

Oleh karena itu, menurut Metta, sangat penting memberi ruang imajinasi bagi pelajar. Karakter muda mereka perlu diisi dengan sesuatu yang kompleks dan tidak menjerat mereka dengan satu pengetahuan. Mereka bukan hanya pribadi-pribadi yang mesti dikembangkan di sekolah, tapi juga di lingkungan kehidupan sosialnya. Imajinasi bisa membuat mereka berkembang lebih baik lagi. Memberi pengetahuan baru yang mungkin tidak ada di sekolah.

Persoalan pengetahuan sempit yang sering menimbulkan kegaduhan—termasuk ilustrasi wajah Presiden Jokowi di Majalah Tempo—sehinga menjadi masalah yang cukup besar. Sulit mengubah cara pandang publik secara cepat. Yang paling memungkinkan kita lakukan, mempersiapkan generasi mendatang lebih baik lagi.

Kita mengenal Tempo sebagai media pers yang sangat kredibel. Mampu mewadahi aspirasi rakyat secara luas dan baik. Memaknai ilustrasi wajah Presiden Jokowi di majalah sebagai bentuk penghinaan adalah sebuah tindakan yang terburu-buru. Setidaknya setiap tuduhan mempunyai dasar argumentasi. Karena sebuah ilustrasi sifatnya dinamis dan mengandung kompleksitas makna kehidupan sosial.

Ilustrasi gambar adalah bagian dari seni. Setiap seni ilustrasi mempunyai makna universal. Orang-orang bebas memaknai sebuah hasil ilustrasi gambar sesuai pemahaman mereka. Apalagi ilustrasi tersebut datangnya dari media terpercaya. Yang pasti mengandung pesan-pesan moral kehidupan.

Kalau kita coba memahaminya, gambar bayangan Pinokio di belakang wajah Presiden Jokowi serta kalimat ’’Janji Tinggal Janji’’ merepresentasikan kondisi galau antikorupsi atas janji Pak Presiden. Mereka menganggap revisi UU KPK akan menghambat jalannya pemberantasan korupsi. Gambar Pinokio mengilustrasikan di mana pak Presiden tidak menepati janjinya soal komitmen pemberantasan korupsi.

Di negara demokrasi semua orang bebas berekspresi. Kebebasan media cetak dan daring bukti bahwa ini negara demos. Seharusnya Jokowi Mania beserta PDIP memahami hal tersebut. Di negara demos imajinasi lebih dibutuhkan. Imajinasi dapat meningkatkan nalar seseorang sampai ke pemahaman yang bijaksana.

Kondisi politik kita sekarang sudah memasuki transisi budaya pelaporan, reaktif, dan kekurangan imajinasi. Setiap hal bagi mereka selalu berbau diskriminatif dan pelecehan. Keuntungannya adalah kepuasan nafsu.

Budaya tersebut kemudian menjelma UU ITE. Setiap ekspresi yang melecehkan orang lain akan masuk ranah hukum. Tentu hal ini mengganggu kebebasan berekspresi. Lebih fatal lagi, jika karya sastra dan karya seni di media sosial nanti bakal dituduh melanggar UU ITE. Dari semua itu, wajah negara kita lebih mirip wajah masa lampau di mana orang-orang bungkam dan takut.

Imajinasi adalah proses menuju telos. Dalam bahasa Yunani, telos bisa berarti akhir, tujuan, dan maksud. Berimajinasi bukan berarti membayangkan atau mengada-ngada. Klaim reaktif tanpa tahu kejelasannya, lebih dikuasai nafsu daripada imajinasi terlebih dahulu.

Oleh karena itu, memahami sebuah karya ilustrasi gambar majalah Tempo harus dibarengi dengan imajinasi. Tidak asal menuduh pelecehan dan semacamnya. Apalagi sampai dibawa ke ranah hukum. Hidup di negara demokrasi seharusnya jiwa lebih terlatih untuk menahan buruk sangka. Sebab, dalam demokrasi semua bisa terjadi. Everything will happen di negara ini (bersambung).

Tentu setiap perayaan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, ingatan tentang tragedi pembantaian anggota atau simpastian PKI, selalu menyeruak dalam ingatan bangsa kita.

Segenap peristiwa kelam itu, bermula dari Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) 1965, yang dianggap sebagai upaya kudeta. Pembunuhan enam jenderal, memicu konflik berdarah yang luar biasa. Setidaknya dalam catatan sejarah, tak kurang dari satu juta orang dibantai.

Sekarang, 54 tahun peristiwa itu berlalu. Tetapi tetap saja, ketakutan kita tentang kebangkitan komunisme tak pernah benar-benar padam. Ada saja, oknum yang memainkan isu PKI, untuk menakut-nakuti kita. Padahal, derita keluarga korban pembantaian itu, sampai sekarang masih lekang dalam ingatan mereka.

Bagimana mungkin, mereka dapat berpikir tentang kebangkitan PKI, sementara derita diri dan keluarganya tak pernah benar-benar pulih. Belum lagi sangat banyak, korban tak bersalah atas tuduhan PKI, yang mungkin sekarang sambil meratapi nasib, meraba-raba masa depannya, hidup di negara yang katanya Pancasilais.

Cukup. Derita pembataian terbesar itu, menjadi yang pertama dan terakhir, dalam sejarah bangsa kita.

Ketika belakangan kerusuhan terjadi di Papua, yang teranyar tiga puluh lebih orang meninggal, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup di Wamena Papua. Kita menjadi terhenyak, sembari bertanya, di mana negara? Di mana Pancasila kita yang katanya sakti?

Apapun alasannya, termasuk akibat kebiadaban kelompok sparatis sekalipun, negara harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Pancasila itu sakti. Sebenarnya, bukan katanya. Ia benar-benar sakti, tapi bersyarat. Pancasila itu sakti, kalau negara—pemerintah—mampu menghidupkannya.

Selama ini, Pancasila hanya dipajang di ruang-ruang pemerintahan. Tetapi sangat sedikit dari mereka, yang menghayati dalam ruang hidup—perilaku dan kebijakan.

Karena itu, setiap ada peristiwa kekerasan, baik itu pembantaian, pembunuhan, ataupun kerusuhan, kita seperti dipaksa untuk mengingat tanggal keramat kesaktian Pancasila, 1 Oktober.

Mungkin, ini ujian kesaktian Pancasila.  

Pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Orde Baru, dibuatlah film tentang tragedi tersebut dengan judul “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer. Meskipun menampilkan adegan-adegan sadis yang berlebih, nyatanya film ini menjadi tontonan wajib setiap tanggal 30 September selama 13 tahun kepemimpinan Orde Baru, hingga akhirnya penayangan tersebut dihentikan pasca lengsernya rezim tersebut.

Selama 13 tahun tersebut, Orde Baru melalui Departemen Penerangan (kini Departemen Komunikasi dan Informatika) melakukan propaganda sejarah tentang tragedi G30S yang didalangi oleh PKI. Pun selama 13 tahun tersebut, Orde Baru yang dipimpin oleh Jendral Soeharto mendoktrin masyarakat Indonesia tentang keberhasilannya dalam membasmi PKI hingga ke akar rumput.

Gayung bersambut, seiring berjalannya waktu, banyak para pakar sejarah mengkritik tentang fakta sejarah yang tersurat dalam film tersebut. Di antaranya banyaknya rekaan-rekaan film yang tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Maklum saja, film tersebut merupakan alat propaganda penguasa demi melanggengkan kekuasaannya. Dan tentu saja, sejarah akan ditulis sesuai kehendak para penguasa, bukan?

Sebuah film tentu memiliki arti tersendiri bagi para penontonnya. Selain sebagai sarana hiburan, sebuah film dapat menjadi sarana pendidikan sekaligus alat indoktrinasi bagi para penontonnya, sehingga ia dapat mengingat secara detail, baik adegan maupun dialog yang terkandung di dalamnya. Film Dilan 1990 misalnya, yang membuat para milenialis (sebutan untuk kaum milenial) tergila-gila dengan kata “Kamu jangan rindu, rindu itu berat, biar aku saja” yang menghebohkan jagad dunia maya.

Di tengah perdebatan pro dan kontra tentang kebenaran sejarah film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, tentu saja kita menginginkan film tentang tragedi kelam tersebut dengan sinematografi yang lebih kekinian, sehingga dapat menarik minat para milenialis untuk menontonnya, tentu juga dengan alur dan sudut pandang yang lebih berimbang.

Melalui pembuatan film sejarah yang lebih kekinian, semoga semakin menarik simpati para milenialis agar tidak melupakan sejarah bangsanya. Sebagai sebuah bangsa, tentu kita tidak boleh melupakan sejarah. Dari sejarah kita akan belajar bagaimana menghadapi persoalan di masa mendatang. Melupakan sejarah berarti menolak bangsa ini untuk maju dan lebih berkembang.

Para intelektual aktivis harus semakin terasah kecerdasan dan kegigihannya untuk membela kepentingan rakyat. Revisi Undang-Undang KPK, jelas melemahkan gairah pemberantasan korupsi. Apalagi sejauh ini, para koruptor masih punya ruang istimewa. Sehingga kaum kaum proletar tetap saja terlantar, terdampar ke mana-mana untuk bisa bertahan hidup. Sementara, pejabat publik semakin kaya raya berpesta uang rakyat.

Sebagai intelektual aktivis, mahasiswa tidak boleh apatis. Sifat apatis adalah pembunuhan karakter secara riil. Karenanya, para pemangku kebijakan harus selalu dikritisi, ketika kekuasaan tidak memperdulikan rakyat kecil.

Kita seringkali menyaksikan fenomena tidak bermoral dan nirlogika, yang telah berterbaran di kursi kekuasaan. Akal sehat seperti dicampakkan, yang berjalan adalah logika keserakahan. Sangat ironis sekali ketika korupsi menjadi ladang meraup keuntungan dan kesejahteraan individual.

Pada kenyataannya, masyarakat sangat tidak merasakan keberhasilan apapun dari pemerintah, sebelum kualitas kehidupan ekenomi mereka semakin membaik. Pemerintah tidak boleh arogan, seolah-olah telah banyak pencapaian. Sementara derita kaum proletar semakin tepapar, akibat korupsi yang semakin membesar.

Kalau koruptor semakin membengkak, tidak akan lepas dari kemustahilan bahwa kesejahteraan masyarakat akan semakin tercekik dan tergerus. Kegetiran akan dirasakan oleh setiap elemen bawah. Isu kenaikan iuran BPJS, BBM mahal, dan bahan pokok mahal, adalah penambahan nominal, yang pada akhirnya masyarakat akan kehilangan akal normal. Tentu, unjuk rasa menjadi alternatif untuk menyemai asa.

Periode pertama kepemimpinan Jokowi, sepi sekali dari aksi demonstrasi mahasiswa. Mungkin, mereka sedang istrihat sambil menyaksikan presiden sipil, bertahta di negara yang puluhan tahun sebelumnya dipimpin presiden militer.

Namun, belakangan mahasiswa seperti singa yang keluar dari sarangnya, mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh presiden sipil. Ternyata, presiden dari militer ataupun sipil sama saja, tak ada pembeda, yang memungkin kekuasaan jauh dari praktik pemerkosaan dan kekerasan terhadap kebebasan warga negaranya.

Rancangan Undang-Undang hasil kolaborasi pemerintah dan anggota dewan yang belakangan tak memuaskan publik, menjadi penyulut emosi mahasiswa aktivis, untuk turun ke jalan menyampaikan gagasan tentang tata dan cara mengelola negara secara waras.

Meski, pada kenyataannya, di lapangan berjubel mahasiswa pro dan kontra pada setiap undang-udang yang digugat publik.

Tetapi kita tetap menitipkan harapan, pada mereka yang berdemo dengan membawa integritas bukan isi tas (duit).

Setiap masa, memiliki alur sejarahnya masing-masing. Setiap masa selalu hadir sosok baru, dengan mimpi dan harapannya yang besar tentang masa depan republik.

Kita tak perlu khawatir, tidak ada lagi orang baik. Orang baik selalu ada di mana- mana. Meskipun juga sama, orang jahat selalu ada di mana-mana.

Kita sedang berjalan, untuk terus melawan yang tak baik. Ketakbaikan itu, kadang selalu bercokol pada mereka yang memiliki kuasa.

Karenanya, sebaik apapun kekuasaan itu, harus selalu dikontrol. Supaya kepercayaan tidak berbuah petaka, yang deritanya dirasakan secara massal oleh semua.

Sayangnya panggang jauh dari api, kekayaan berupa banyaknya SDM di Indonesia belum maksimal dan tertata. Ini diindikasikan dengan banyaknya barang-barang impor dari luar negeri. Alhasil, SDM yang begitu banyak hanya berpotensi sebagai market (baca: konsumen) bagi negara lain, bukan produsen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) hanya ada kisaran 3,10 % jumlah pengusaha dari jumlah penduduk total. Meski trennya meningkat, ini masih belum cukup, karena negara maju sebagian besar punya pengusaha 8% lebih dari total penduduk.

Lebih prihatinnya, dari 3,10% itu, tidak semua bermain di sektor produksi. Sehingga, kuasa untuk menghasilkan produk/barang masih sangat minim. Sebagian pengusaha hanya cari mudah dengan menjadi distributor, agen, reseller, ataupun dropshipper. Ironinya banyak di antaranya barang yang dikelola adalah barang impor—pengusaha barang impor, bahkan sampai-sampai diseminarkan cara impor dengan bayar jutaan hingga puluhan juta rupiah.

Dengan demikian sudah jelas, alasan kenapa pertumbuhan pengusaha terus naik, akan tetapi dari segi persaingan perdagangan internasional, bangsa ini masih belum maksimal. Di sini lah perlunya ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah seyogyanya memberikan akses kemudahan dan efisiensi bagi para pengusaha, terutama pengusaha rintisan. Semisal dalam pengeluaran izin usaha, P-IRT untuk makanan, dan lain lain, efisiensikan waktu pengurusan izin, jangan sampai molor berbulan-bulan. Karena usaha itu ada momen, kalau kelewat momen akan sangat menghambat proses pemasaran.

Sementara untuk masyarakat, terutama mahasiswa, mulailah belajar usaha, gunakan waktu untuk berdagang, berjualan sekecil apapun itu, karena itu akan melatih mental. Jangan berharap setelah lulus baru berpikir ingin jadi pengusaha, telat. Selanjutnya ini akan menjadi dilema, dan yang paling buruk jadi pengusaha karena terpaksa, bukan karena keinginan terencana. Ini bisa terjadi semisal ingin kerja, melamar PNS tidak lulus, baru berpikir usaha atau jualan.

Jadilah pengusaha yang terencana, mempunyai visi jauh minim 20 tahun ke depan. Karena mata seorang pengusaha ada 2 pasang, sepasang melihat apa-apa yang di depannya saat ini, dikerjakan, dan sepasang lagi jauh menerobos beberapa tahun ke depan. Dengan mental seperti itu, akan banyak muncul ide-ide kreatif dan produk unggulan, yang siap menguatkan produksi dalam negeri, baik sebagai counter barang impor maupun turut serta mewarnai perdagangan internasional.